Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Akui Sempat "Koordinasi" dengan Anggoro di Singapura

Kompas.com - 06/11/2009, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabareskrim nonaktif Komjen Susno Duadji mengaku pernah berhubungan dengan bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, yang tengah berada di Singapura. Hal ini terjadi seusai pertemuannya dengan adik Anggoro, Anggodo Widjojo, di Kantor Bareskrim Mabes Polri.

"Dia (Anggodo) datang, dia kons(ultasi)... dia bertanya, kemudian saya arahkan pada fungsi yang menangani, dalam rangka menunjukkan di mana kakaknya yang bernama Anggoro. Anggoro memang penting bagi Polisi untuk diperiksa karena yang jadi korban itu Anggoro," ujar Susno dalam keterangan pers di Kantor Wantimpres, Jumat (6/11), seusai bertemu dengan Tim Delapan.

Dari situ, Susno mengetahui bahwa Anggoro tidak berada di Indonesia, tetapi di Singapura. Lalu, Susno mengatakan kepada Anggoro, Polisi tidak mungkin menangkapnya.

"Kemudian saya suruh pulang untuk diperiksa, dia tidak berani untuk pulang. Kemudian, saya katakan, Anda akan saya kirimkan polisi untuk disidik di Singapura, nanti di Kedubes Indonesia. Dia bilang dia tidak mau. Takut ditangkap," lanjut ayah dua putri ini.

Lalu, Susno mengaku mengatakan kepada Anggoro bahwa Anggoro tidak mungkin ditangkap karena polisi tidak bisa menangkapnya di Singapura karena negara tersebut bukan bagian dari Indonesia.

"Tapi dia masih belum percaya. Dia minta saya yang datang. Setelah saya datang ketemu, saya menyampaikan itu, ada polisi yang datang untuk menyidik. Anda percaya kan tidak ditangkap? Oh, setelah itu dia baru percaya. Nah, setelah itu baru saya tinggal pulang," ungkapnya.

Susno mengatakan tidak ada larangan untuk bertemu dengan Anggoro sebagai pihak yang melapor ke polisi. Lagipula, Susno mengaku sudah memberitahukan pertemuannya ini kepada KPK. "Kita lain dengan UU KPK. Memang, kita sangat membutuhkan Anggoro dalam pemeriksaan ini," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com