Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Terserah Presiden

Kompas.com - 19/10/2009, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani sempat disebut-sebut akan direkrut SBY sebagai salah satu menterinya. Dengan catatan, PDI-P bersedia menjadi bagian dari koalisi.

Hingga saat ini, belum ada sikap final mengenai posisi politik yang akan diambil partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Saat ditanya tentang sudahkah SBY meneleponnya untuk diwawancarai pada hari terakhir ini, Puan hanya tertawa ringan. "Sudah belum ya? Lihat nanti saja lah," kata putri kandung Megawati ini di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Puan, dalam sistem presidensial, segala sesuatunya merupakan hak prerogatif presiden, termasuk dalam menyusun formasi menteri di kabinetnya. Tidak berminat menjadi menteri?

"Bukan masalah minat atau tidak minat. Namun, bagaimana presidennya? Ini kan presidensial, jadi terserah presiden," kata anggota DPR periode 2009-2014 ini.

PDI-P, kata Puan, masih menunggu arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai sikap partai lima tahun ke depan. Kendati demikian, dia mengakui, komunikasi dengan kubu SBY terus dijalin.

"Kita tunggu saja (arahan Mega). Saya juga harus bersabar menunggu," ujar Puan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas. Suami Megawati ini mengungkapkan, kader partai akan mengambil sikap tegak lurus dengan Mega.

"Kalau Ibu Mega bilang A, ya kami A," ujar Taufiq.

Dia menambahkan, hingga hari ini, partainya belum mengajukan nama-nama calon menteri kepada SBY. Namun, Taufiq tak mau menjawab saat ditanya apakah SBY sudah meminta nama kandidat dari PDI-P.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com