Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Pejabat KPK Terkait Pencekalan Anggoro dan Djoko Tjandra

Kompas.com - 10/09/2009, 20:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap 3 orang pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (10/9) ini, terkait penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan dan pencabutan cekal terhadap tersangka kasus suap PT Massaro, Anggoro Widjojo dan tersangka kasus cessie Bank Bali, Joko Chandra, yang mana keduanya saat ini tengah menjadi buron KPK.

Hal ini diakui Kepala Biro Hukum KPK, Khaidir Ramli, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. "(Pemeriksaan tadi) Ini soal penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan dan pencabutan cekal Anggoro (Widjojo) dan Djoko Tjandra," katanya.

Mabes Polri Kamis ini memanggil 3 orang pejabat KPK untuk diperiksa. 3 pejabat KPK tersebut adalah, Kabiro Hukum Khaidir Ramli, Direktur Penyelidikan Iswan Elmi, dan penyelidik Arry Widiatmoko.

Sebelumnya, Rabu kemarin Mabes Polri juga telah memeriksa seorang penyidik KPK Rony Samtana.

Sementara, 4 orang pimpinan KPK yaitu, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar dan Mochmmad Jasin, akan memenuhi panggilan Mabes Polri Jumat besok.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 3 jam, Khaidir mengaku ditanyai sejumlah pertanyaan oleh petugas Polri salah satunya adalah, bagaimana kolektif kolegial di KPK. "Lalu saya bilang lihat Undang - Undang lagi," ucapnya.

Apa itu delik aduan? Khaidir menjawab, "Bukan, itu hasil pendapatan mereka (polisi) tapi perkembangan laporan hasil testimoni AA, bukan delik aduan, itu temuan polisi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com