Indonesia Harus Punya Kapal Selam Sekelas Australia

Kompas.com - 23/08/2009, 17:18 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekuatan armada laut Indonesia di era Presiden Soekarno tidak usah diragukan lagi. Belasan kapal selam telah kita miliki pada era itu. Bahkan pada era 1960-an, Angkatan Laut Indonesia dengan kapal selam yang dimilikinya sempat menjalankan misi untuk membantu Pakistan, yang ketika itu sedang berperang dengan India.

Namun setelah Soekarno lengser, armada kapal selam yang dimiliki TNI AL seperti tak tersentuh dan cenderung menyusut dari segi jumlah yang dapat dioperasionalkan. Usulan untuk membeli kapal selam pun dilontarkan oleh berbagai pihak belakangan ini. Maklum saja, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang teramat luas, sangatlah wajar jika Indonesia memiliki armada militer laut yang memadai.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, jika Indonesia hendak membeli kapal selam, hendaknya membeli kapal selam yang memiliki kualitas yang baik, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Karena jika kapal selam yang dibeli kapal selam lama atau model lama, maka Indonesia akan tetap mengalami ketertinggalan dengan negara lain.

"Ibaratnya kalau Australia punya anjing herder kita punya yang diatasnya herder lah, atau minimal sama herder. Kalau nggak ya sia-sia aja, cuma nambah beban buat kasih makan aja," ujarnya dalam jumpa pers di rumah kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, negara-negara tetangga saat ini telah memiliki kapal selam yang cukup tangguh dan banyak. Karenanya, jika Indonesia ingin memiliki kapal selam hendaknya kapal selam yang berteknologi dan berkemampuan yang canggih.

"Vietnam mau beli 6 kapal selam dari Rusia. Kalau Singapura sudah punya 4, Malaysia juga sudah punya 4," katanya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X