Tim JK-Win: Data Intelijen Kok Disebarluaskan?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:34 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempertanyakan maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membeberkan sejumlah fakta dan bukti intelijen dalam pidato kenegaraannya kemarin, Jumat (17/7). Pidato yang disampaikan kepada masyarakat luas ini dimaksudkan sebagai respon Presiden terhadap peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

Menurut Koordinator tim advokasi JK-Wiranto, Chairuman Harajap, seharusnya fakta dan bukti intelijen itu tidak dilemparkan ke publik karena hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kita prihatinkan ada info-info yang berupa data intelijen yang dilemparkan ke masyarakat. Kalau benar itu data intelijen, tentu digunakan untuk mengambil kebijakan," kata Chairuman dalam keterangan pers bersama Tim Kampanye Nasional pasangan capres Mega-Prabowo di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Lagipula, menurut Chairuman, data-data itu belum teruji kebenarannya dan seharusnya menjadi dokumen rahasia negara. Oleh karena itu, penyebaran fakta-fakta tersebut ditujukan untuk menyebar rasa takut di tengah masyarakat. "Kalaulah memang sudah ada bukti foto, video tentang seseorang yang memegang senjata api dan terlatih menembak, saya kira sudah cukup bukti utk mencari dan menangkapnya," lanjut Chairuman.

Sementara itu, anggota tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, Elza Syarief mengatakan Presiden SBY terlalu cepat berkesimpulan. Pernyataannya bersifat prematur. "Polisi dan intelijen belum secara tuntas mencari tahu tapi Presiden sudah mendahului dengan kesimpulan. Buktinya apa?" tanya Elza.

Selang beberapa jam saja, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri maupun Menko Polhukam Widodo AS segera merilis informasi bahwa ledakan bom Kuningan terkait dengan teroris yang sedang buron Noerdin M Top. "Namun, itu pun masih perkiraan, belum masuk penyelidikan," tandas Elza.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X