Lembaga Survei, "Pollster" atau "Campaigner"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, lembaga survei turut menjadi buah bibir menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2009.

Kredibilitas lembaga survei mulai diragukan menyusul adanya tim kampanye pasangan calon yang secara khusus memesan untuk melakukan survei terhadap pilihan masyarakat.

Belakangan, sebuah lembaga baru yang didirikan pimpinan lembaga survei mengeluarkan iklan yang menggiring opini pemilu satu putaran. Sebuah wacana yang dikembangkan oleh kelompok salah satu pasangan calon.

Ahli filsafat politik UI, Rocky Gerung, berpendapat, tidak jelasnya posisi lembaga survei bisa menimbulkan permasalahan.

"Ada iklan LSD, tentang pemilu satu putaran. Pertanyaannya, apakah LSD punya kepentingan dengan memuat iklan itu? Ini kan tidak jelas, lembaga survei pollster atau campaigner? Ini yang menjadi masalah," kata Rocky, Sabtu (20/6), pada diskusi mingguan di Jakarta.

Menurut Rocky, wacana yang berkembang saat ini, lembaga survei seolah-olah turut menjadi alat kampanye. Dalam ilmu pengetahuan, survei bisa disebut etis karena adanya ethicalism.

"Tapi kalau survei untuk memproduksi barang atau jadi marketing, maka etik itu sudah dilanggar dan ini namanya manipulasi. Lebih bahaya lagi ketika manipulasi itu dilakukan oleh politik yang dinamakan intimidasi," jelasnya.

Survei, ditambahkan Rocky, sudah menjadi peralatan modern dalam, demokrasi untuk memetakan pendapat publik. "Dan bukan untuk memengaruhi opini publik. Kalau tujuannya memengaruhi publik, maka sama saja dengan alat kampanye," tegas Rocky.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan, survei bertujuan untuk mendekatkan aspirasi publik dengan pengambil kebijakan.

"Sehingga, pengambil kebijakan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Burhanuddin.