Lembaga Survei, "Pollster" atau "Campaigner"?

Kompas.com - 20/06/2009, 11:35 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, lembaga survei turut menjadi buah bibir menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2009.

Kredibilitas lembaga survei mulai diragukan menyusul adanya tim kampanye pasangan calon yang secara khusus memesan untuk melakukan survei terhadap pilihan masyarakat.

Belakangan, sebuah lembaga baru yang didirikan pimpinan lembaga survei mengeluarkan iklan yang menggiring opini pemilu satu putaran. Sebuah wacana yang dikembangkan oleh kelompok salah satu pasangan calon.

Ahli filsafat politik UI, Rocky Gerung, berpendapat, tidak jelasnya posisi lembaga survei bisa menimbulkan permasalahan.

"Ada iklan LSD, tentang pemilu satu putaran. Pertanyaannya, apakah LSD punya kepentingan dengan memuat iklan itu? Ini kan tidak jelas, lembaga survei pollster atau campaigner? Ini yang menjadi masalah," kata Rocky, Sabtu (20/6), pada diskusi mingguan di Jakarta.

Menurut Rocky, wacana yang berkembang saat ini, lembaga survei seolah-olah turut menjadi alat kampanye. Dalam ilmu pengetahuan, survei bisa disebut etis karena adanya ethicalism.

"Tapi kalau survei untuk memproduksi barang atau jadi marketing, maka etik itu sudah dilanggar dan ini namanya manipulasi. Lebih bahaya lagi ketika manipulasi itu dilakukan oleh politik yang dinamakan intimidasi," jelasnya.

Survei, ditambahkan Rocky, sudah menjadi peralatan modern dalam, demokrasi untuk memetakan pendapat publik. "Dan bukan untuk memengaruhi opini publik. Kalau tujuannya memengaruhi publik, maka sama saja dengan alat kampanye," tegas Rocky.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan, survei bertujuan untuk mendekatkan aspirasi publik dengan pengambil kebijakan.

"Sehingga, pengambil kebijakan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Burhanuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.