Debat Capres Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat antarcalon presiden pada Kamis (18/6) malam lalu, yang berlangsung datar, monoton, dan mirip pidato, memancing banyak kritik. Sehubungan dengan hal itu, Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi dan memperbaiki format debat capres tersebut.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Jumat, mengatakan, semua format debat telah disepakati oleh ketiga pasangan capres dengan KPU. ”Kami akan evaluasi. Memang banyak tanggapan yang masuk ke kami. Misalnya, jeda dinilai terlalu lama atau monoton. Itu akan kami lihat dan evaluasi,” kata Hafiz.

Evaluasi debat capres ini akan dibicarakan dalam rapat pleno KPU. ”Apakah formatnya akan dipertahankan atau tidak, tergantung rapat pleno,” ujarnya.

Menurut Hafiz, format dan materi debat telah disepakati antara KPU dan tim kampanye ketiga pasang capres, dengan harapan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rencana awal, kata Hafiz, ada bagian capres saling bertanya satu sama lain, tetapi kemudian format itu diubah. ”KPU memang tidak ingin ada yang saling menjatuhkan. Di sini yang ingin kita lihat adalah visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon terkait tema yang dibahas. KPU tidak mungkin membuat acara debat yang saling menyodok atau saling menyerang. Biarlah masyarakat yang menilai,” ungkap Hafiz.

Senin lalu, ketika KPU bertemu dengan lima moderator dan stasiun televisi, disepakati ada satu bagian di mana para capres bisa saling bertanya.

Namun, sebuah sumber di KPU menyebutkan, dalam rapat terakhir KPU dengan tim kampanye, Rabu malam, bagian itu dihilangkan karena khawatir para capres akan saling menyerang. Pada debat capres kemarin, hanya ada sesi diskusi di mana capres bisa menanggapi pendapat capres lainnya.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw secara terpisah mengatakan, format debat capres tidak memengaruhi isi debat yang monoton. ”Kalaupun ada sesi para capres bisa saling bertanya, saya tidak yakin apakah capres bisa membuat pertanyaan. Sepertinya para capres memang saling menghargai satu sama lain, menjaga sopan santun,” katanya.

Menurut Jeirry, acara debat capres untuk yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia ini, seperti dagelan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan debat capres, tetapi kenyataannya yang terjadi bukan perdebatan.

”Formatnya mau diubah bagaimana pun pasti sama saja. Sulit membayangkan mereka akan saling menyerang. Secara psikologis, mereka tidak akan saling menyerang dalam forum terbuka, apalagi mereka pernah bekerja dalam satu kabinet,” katanya.

Jelaskan posisi

Agar tidak menimbulkan bias di publik, para pengamat harus menjelaskan posisinya secara terbuka saat berpendapat di media. Alasannya, banyak pengamat politik yang terlibat sebagai tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Pramono Anung, Penasihat Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo, mengingatkan hal itu ketika ditanya pers soal pelaksanaan debat pertama capres yang dilaksanakan KPU.

”Kalau sudah jadi bagian tim sukses, tidak boleh merendahkan calon lain dan meninggikan calon tertentu. Kalau memberi penilaian pun harus menyebutkan posisinya,” papar Pramono.

Seorang pengamat politik idealnya harus bersikap independen. Biarkan rakyat menilai apa adanya, siapa yang paling layak menjadi presiden dan wakil presiden. ”Rakyat jangan digiring-giring,” lanjutnya.

Secara umum, Pramono menilai pelaksanaan debat pertama berjalan baik meskipun banyak pihak juga menilai bahwa debat belum berjalan maksimal.

”Terlihat betul di antara para pemimpin itu sikap saling menghormati dan menghargai meski di kampanye ada yang menyindir atau saling klaim,” ujarnya.

Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Irman Putra Sidin, menilai, di antara ketiga capres, calon nomor urut 3, Jusuf Kalla, dinilai paling memahami tujuan bernegara. Ini terungkap dalam paparan visi-misinya yang didahului dengan kutipan dari Pembukaan UUD 1945.

”Pemerintahan itu tidak cukup dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi tanpa tujuan. Presiden itu harus tahu ke mana kapal besar RI ini akan dibawa. SBY tidak menyinggung hal tersebut, Megawati sempat menyinggungnya meskipun ngambang,” kata Irman.

Irman juga menilai, di antara ketiga capres itu, Megawati paling membumi. Ia mencontohkan hal-hal praktis seperti sulitnya pengurusan kartu tanda penduduk. Sementara paparan SBY selaku incumbent dan Jusuf Kalla masih di awang-awang. Hal ini, lanjutnya, tidak akan mendidik rakyat dalam berdemokrasi.

Irman juga mengkritik sejumlah pernyataan SBY yang beberapa kali mengajak rakyat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Menurut dia, pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang lepas tangan. ”Ia tidak bisa memahami konsepsi pemerintahan yang baik dalam kerangka relasi rakyat dan negara. Ia mau membagi tanggung jawabnya bersama-sama dengan rakyat,” ujarnya.

Irman mengharapkan para capres berbicara hal-hal yang lebih konkret pada debat capres putaran dua. ”Ini bukan acara cerdas cermat atau forum akademis. Perdebatan ini dimaksudkan untuk membantu rakyat mencari calon pemimpin mereka yang memiliki ide yang orisinil. Ini penting supaya pada 8 Juli nanti demokrasi yang terjadi bukan demokrasi pencitraan, tetapi demokrasi yang lebih substantif,” ujarnya.

SBY siap

CEO FoxIndonesia Choel Mallarangeng yang menjadi konsultan politik SBY-Boediono mengemukakan, SBY siap dengan segala kemungkinan, termasuk serangan-serangan tajam dalam debat. Namun, karena serangan tidak ada, SBY menyesuaikan saja tone kedua penantangnya.

”Acaranya bagus, pertanyaan bagus, tetapi para capres memilih menahan diri dan menjaga kenegarawanan masing-masing. Mungkin ini karena pertama. Lagi pula, masing-masing sudah bisa saling mengukur diri dan lawan,” ujar Choel di Pekanbaru, Riau, Jumat.

Choel, yang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa mendampingi SBY dalam debat itu, memahami kekecewaan publik karena tidak menyaksikan perdebatan sengit seperti kerap terjadi pada saat capres berkampanye. (SIE/ANA/SUT/INU)