Mega-Pro Mulai Susuri Perjalanan Jalur Ekonomi

"Padahal, era pemerintahan Megawati, pondasi ekonomi kerakyatan sudah dibangun. Para nelayan sempat berharap dengan hadirnya program Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) yang dicanangkan Presiden Megawati, pada Sabtu, 11 Oktober 2003. Tapi kini, gerakan yang bertujuan mengamankan hasil laut sekaligus memberdayakan nelayan itu terhenti bersamaan terjadinya suksesi pada 2004,"  Amran Nasution menjelaskan.  

Menurutnya lagi, pengrajin industri olahan berbahan baku rotan dalam negeri  menjerit seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No.12 Tahun 2005 tentang Pencabutan Larangan Ekspor Rotan. Dengan dicabutnya larangan ekspor rotan, pasokan ekspor rotan mentahan terus 'lari' ke luar negeri. Sedangkan industri di dalam negeri menjerit karena sulitnya pasokan bahan baku. 

"Hj Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden, bersama H Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden, merupakan dua tokoh nasional yang konsisten mengusung visi kerakyatan dalam platform politiknya dalam membangun bangsa Indonesia menuju bangsa yang besar, sejahtera, adil dan makmur, seperti yang menjadi cita-cita Proklamasi kemerdekaan," ujarnya.

Perjalanan Mega-Prabowo menyusuri daerah-daerah di Jawa Barat yang merupakan jalur kultural ekonomi kerakyatan tersebut, sambung Amran, merupakan aktualisasi keduanya untuk kembali menghidupkan denyut nadi serta harapan-harapan rakyat tentang kehidupan yang lebih baik ke depan  dengan mengusung visi ekonomi kerakyatan,  bagi wong cilik Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik.

"Kembalinya denyut nadi ekonomi rakyat. Kontrak Politik, tegaskan komitmen kerakyatan selama perjalanan, selain menghadiri rapat umum kampanye terbuka, pasangan Mega-Prabowo juga akan melakukan kontrak politik dengan sejumlah komponen masyarakat, baik itu kalangan profesi, buruh, tani maupun nelayan. Kegiatan juga akan diisi dengan kunjungan ke pasar-pasar, pusat-pusat kerajinan, pesantren dan sebagainya," jelasnya.

Bagi Mega-Prabowo, sambung Amran, kontrak politik bukan semata-mata menggalang simpati komponen masyarakat yang diharapkan menjadi calon pemilih, melainkan untuk lebih mempertegas komitmen ekonomi kerakyatan dwi-tunggal Mega-Prabowo. 

Sebab, Amran menjelaskan lagi, tanpa pernyataan hitam di atas putih, sebagaimana pengalaman Pemilu 2004 lalu, janji-janji Capres-Cawapres sekedar menjadi pernyataan politik kosong. Ia mencontohkan, janji revitalisasi pertanian dan perdesaan yang tidak kunjung ditepati hingga sekarang ini. 

"Komitmen kerakyatan Mega-Prabowo bukan isapan jempol belaka. Apalagi disebut janji kosong. Pondasi ekonomi kerakyatan sudah dibangun oleh pemerintahan Kabinet Gotongroyong. Belum lagi dasar filosofis tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Alenia IV UUD 1945, maupun pilar pembangunan ekonomi sebagaimana bunyi Pasal 33 UUD 1945," ungkapnya.

"Pilar-pilar penyelenggaraan hidup bernegara yang berpihak kepada kepentingan rakyat itu yang akan ditegaskan dalam kontrak politik pasangan Mega-Prabowo," kata Amran lagi. (dayat)