Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla : Saya Sering Jadi "Bumper" Pemerintah

Kompas.com - 02/05/2009, 22:32 WIB

MAKASSAR,KOMPAS.com-Muhammad Jusuf Kalla menegaskan dirinya sebagai Wakil Presiden RI dan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mendukung pemerintahan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering berperan menjadi "bumper" atau penyanggah keputusan pemerintahan yang dinilai tidak populer.

Sebut saja seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), impor beras, perubahan APBN dan jika ada hak angket maupun interpelasi di DPR.

Bahkan, untuk menjelaskan kebijakannya pun banyak jajaran pemerintah yang tidak berani tampil di hadapan pers. Namun, ada yang memiliki kebanggaan seolah-olah dirinya yang menggagas kebijakan pemerintah seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan proyek lainnya sehingga berebut ingin meresmikannya, tanpa rasa terima kasih.

Hal itu disampaikan Kalla saat berbicara dengan 23 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang datang ke rumah pribadinya di jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/5) malam.

Selain 23 pimpinan DPD Partai Golkar Se-Sulsel, juga hadir sejumlah alumni Universitas Hassanudin. Acara itu disertai dengan makan malam yang menunya makanan khas Sulsel di antaranya palubasa.

Kalla yang tercatat baru bicara blak-blakan tentang peranannya di pemerintahannya hanya ditemani istrinya Ny Mufidah Kalla dan Staf Khusus Syahrul Udjud. Tidak ada satupun fungsionaris Partai Golkar pusat yang disertakan dalam kunjungan kerjanya selama dua hari sampai Minggu (3/5) pagi.

Penjelasan Kalla kepada Pimpinan DPD Se-Sulsel seperti "curhat" mengingat ia bicara apa adanya selama tiga perempat jam tanpa teks, dan disampaikan dengan tenang.

Sebelum Kalla bicara, ia didahului oleh laporan Ketua DPD Sulsel Ilham Sirajuddin tentang hasil pemilu dan perolehan suara Partai Golkar di Sulsel yang tetap nomor satu meskipun hanya mendapat 18 kursi.

"Dalam hal kenaikan BBM dan impor beras, banyak teman-teman yang tidak berani muncul di depan media massa. Terpaksa saya lagi untuk tampil di depan untuk menjelaskan. Saya bilang kalau memang mau demo ya demolah. Akan tetapi jika tidak mau naik (BBM) akibatnnya begini-begini. Sebagai pemimpin saya ambil risiko. Kalau pemimpin tidak berani ambil risiko, berhenti saja jadi pemimpin," tandasnya.

Menurut Kalla, apabila ia tidak mendahului dalam kebijakan, tidak ada yang berani mau maju ke depan untuk mengambil keputusan teknis. "Tidak ada, semuanya pada bilang teserah Wapres. Saya tidak mau jauh-jauh datang dari Makasssar malah menjadi penakut. Itulah yang terjadi selama ini di pemeirnhtahan."

Dikatakan Kalla,"Golkar di bawah pimpinan saya menjadi bumper pemerintah untuk apa saja untuk bangsa ini. Ini karena Golkar menjadi partai terbesar di DPR. Jadi, jika ada masalah BBM, perubahan APBN, termasuk juga angket dan interpelasi. Maka pembela utama adalah Golkar. Akan tetapi, mereka tidak berterima kasih bahwa peranan Golkar dan peranan ketuanya yang besar," kata Kalla.

Dikatakan Kalla, "Coba apa yang bisa dibanggakan bangsa ini tanpa partisipasi teman-teman Golkar di DPR dan peranan Wapres. Tanpa Wapres, itu tentu tidak bisa berjalan dan dicapai. Itulah yang saya berikan kebanggaan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com