Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla : Saya Sering Jadi "Bumper" Pemerintah

Kompas.com - 02/05/2009, 22:32 WIB

MAKASSAR,KOMPAS.com-Muhammad Jusuf Kalla menegaskan dirinya sebagai Wakil Presiden RI dan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mendukung pemerintahan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering berperan menjadi "bumper" atau penyanggah keputusan pemerintahan yang dinilai tidak populer.

Sebut saja seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), impor beras, perubahan APBN dan jika ada hak angket maupun interpelasi di DPR.

Bahkan, untuk menjelaskan kebijakannya pun banyak jajaran pemerintah yang tidak berani tampil di hadapan pers. Namun, ada yang memiliki kebanggaan seolah-olah dirinya yang menggagas kebijakan pemerintah seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan proyek lainnya sehingga berebut ingin meresmikannya, tanpa rasa terima kasih.

Hal itu disampaikan Kalla saat berbicara dengan 23 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang datang ke rumah pribadinya di jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/5) malam.

Selain 23 pimpinan DPD Partai Golkar Se-Sulsel, juga hadir sejumlah alumni Universitas Hassanudin. Acara itu disertai dengan makan malam yang menunya makanan khas Sulsel di antaranya palubasa.

Kalla yang tercatat baru bicara blak-blakan tentang peranannya di pemerintahannya hanya ditemani istrinya Ny Mufidah Kalla dan Staf Khusus Syahrul Udjud. Tidak ada satupun fungsionaris Partai Golkar pusat yang disertakan dalam kunjungan kerjanya selama dua hari sampai Minggu (3/5) pagi.

Penjelasan Kalla kepada Pimpinan DPD Se-Sulsel seperti "curhat" mengingat ia bicara apa adanya selama tiga perempat jam tanpa teks, dan disampaikan dengan tenang.

Sebelum Kalla bicara, ia didahului oleh laporan Ketua DPD Sulsel Ilham Sirajuddin tentang hasil pemilu dan perolehan suara Partai Golkar di Sulsel yang tetap nomor satu meskipun hanya mendapat 18 kursi.

"Dalam hal kenaikan BBM dan impor beras, banyak teman-teman yang tidak berani muncul di depan media massa. Terpaksa saya lagi untuk tampil di depan untuk menjelaskan. Saya bilang kalau memang mau demo ya demolah. Akan tetapi jika tidak mau naik (BBM) akibatnnya begini-begini. Sebagai pemimpin saya ambil risiko. Kalau pemimpin tidak berani ambil risiko, berhenti saja jadi pemimpin," tandasnya.

Menurut Kalla, apabila ia tidak mendahului dalam kebijakan, tidak ada yang berani mau maju ke depan untuk mengambil keputusan teknis. "Tidak ada, semuanya pada bilang teserah Wapres. Saya tidak mau jauh-jauh datang dari Makasssar malah menjadi penakut. Itulah yang terjadi selama ini di pemeirnhtahan."

Dikatakan Kalla,"Golkar di bawah pimpinan saya menjadi bumper pemerintah untuk apa saja untuk bangsa ini. Ini karena Golkar menjadi partai terbesar di DPR. Jadi, jika ada masalah BBM, perubahan APBN, termasuk juga angket dan interpelasi. Maka pembela utama adalah Golkar. Akan tetapi, mereka tidak berterima kasih bahwa peranan Golkar dan peranan ketuanya yang besar," kata Kalla.

Dikatakan Kalla, "Coba apa yang bisa dibanggakan bangsa ini tanpa partisipasi teman-teman Golkar di DPR dan peranan Wapres. Tanpa Wapres, itu tentu tidak bisa berjalan dan dicapai. Itulah yang saya berikan kebanggaan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com