Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tidak Ada Dua Matahari

Kompas.com - 19/04/2009, 17:13 WIB
Editor

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada istilah "dua matahari" dalam 4,5 pemerintahan yang telah berjalan.
    
"Sebenarnya hubungan presiden dan wakil presiden tidak mungkin ada dua matahari kalau masing-masing paham tentang otoritas dan kewenangan. Saya tidak khawatir terhadap kemungkinan matahari kembar, tapi yang penting semua harus mengerti kewenangan tugas masing-masing," Presiden dalam silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (19/4).

Dalam kesempatan itu Presiden juga menegaskan, tidak pernah ada pembagian tugas dalam pemerintahan antara dirinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tentang pembagian tugas banyak ’misunderstanding’. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya tak ingin dulu menanggapi yang begitu-begitu," ujar
     
Meski sudah lama mendengar isu pembagian tugas yang mengatakan Wapres Kalla menangani bidang ekonomi dan dirinya menangani bidang politik keamanan serta hubungan luar negeri, Presiden mengatakan, selama 4,5 tahun ia tidak ingin menanggapi rumor tersebut.
     
Namun, karena kini isu tersebut muncul lagi menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Presiden Yudhoyono ingin menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas seperti itu.     

Sebelum maju pada ajang Pilpres 2004, Yudhoyono mengatakan, ia pernah menulis surat tertanggal 16 April 2004 kepada Jusuf Kalla untuk menjelaskan paduan jabatan presiden dan wakil presiden yang baik demi efektivitas lima tahun pemerintahan yang ingin dipimpin oleh keduanya.
    
"Paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Tetapi tidak pernah ada kaveling-kaveling wilayah ekonomi, polkam, hubungan luar negeri dan sebagainya," ujarnya.
    
Presiden kemudian membacakan utuh kalimat demi kalimat yang ia tulis kepada Jusuf Kalla pada 16 April 2004 itu.
    
Surat itu antara lain menyatakan bahwa keberhasilan kabinet merupakan paduan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden di samping merujuk pada kewenangan dan tugas sesuai dengan UUD 1945.
    
"Disepakati Wakil Presiden Jusuf Kalla diperankan secara signifikan dan tidak berfungsi sebagai ban serep. Jadi, kalau Jusuf Kalla difungsikan lebih luas dari wapres sebelumnya, itu memang ’by design’," tutur Presiden.
    
Wapres Kalla, lanjut Presiden, diperankan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet sesuai dengan kebijakan dan arahan Presiden. Namun, tidak seperti Presiden, Wakil Presiden tidak bisa mengambil keputusan.
    
Dalam surat dari Yudhoyono kepada Kalla itu juga disebutkan bahwa sesuai dengan pengalaman dan kapasitasnya, Kalla sebagai wakil presiden juga diperankan untuk lebih menangani bidang-bidang tertentu seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, dan lain-lain yang ditentukan oleh presiden.
    
"Jadi jelas tidak ada pembagian antara ekonomi, politik keamanan, hubungan luar negeri, dan sebagainya," ujar Presiden.
    
Kerangka hubungan presiden dan wakil presiden, lanjut dia, harus dipahami sesuai dengan pasal 4 UUD 1945 bahwa presiden adalah kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden, agar jelas presiden tetap sebagai pengambil keputusan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.