Presiden: Tidak Ada Dua Matahari

Kompas.com - 19/04/2009, 17:13 WIB
Editor

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada istilah "dua matahari" dalam 4,5 pemerintahan yang telah berjalan.
    
"Sebenarnya hubungan presiden dan wakil presiden tidak mungkin ada dua matahari kalau masing-masing paham tentang otoritas dan kewenangan. Saya tidak khawatir terhadap kemungkinan matahari kembar, tapi yang penting semua harus mengerti kewenangan tugas masing-masing," Presiden dalam silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (19/4).

Dalam kesempatan itu Presiden juga menegaskan, tidak pernah ada pembagian tugas dalam pemerintahan antara dirinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tentang pembagian tugas banyak ’misunderstanding’. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya tak ingin dulu menanggapi yang begitu-begitu," ujar
     
Meski sudah lama mendengar isu pembagian tugas yang mengatakan Wapres Kalla menangani bidang ekonomi dan dirinya menangani bidang politik keamanan serta hubungan luar negeri, Presiden mengatakan, selama 4,5 tahun ia tidak ingin menanggapi rumor tersebut.
     
Namun, karena kini isu tersebut muncul lagi menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Presiden Yudhoyono ingin menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas seperti itu.     

Sebelum maju pada ajang Pilpres 2004, Yudhoyono mengatakan, ia pernah menulis surat tertanggal 16 April 2004 kepada Jusuf Kalla untuk menjelaskan paduan jabatan presiden dan wakil presiden yang baik demi efektivitas lima tahun pemerintahan yang ingin dipimpin oleh keduanya.
    
"Paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Tetapi tidak pernah ada kaveling-kaveling wilayah ekonomi, polkam, hubungan luar negeri dan sebagainya," ujarnya.
    
Presiden kemudian membacakan utuh kalimat demi kalimat yang ia tulis kepada Jusuf Kalla pada 16 April 2004 itu.
    
Surat itu antara lain menyatakan bahwa keberhasilan kabinet merupakan paduan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden di samping merujuk pada kewenangan dan tugas sesuai dengan UUD 1945.
    
"Disepakati Wakil Presiden Jusuf Kalla diperankan secara signifikan dan tidak berfungsi sebagai ban serep. Jadi, kalau Jusuf Kalla difungsikan lebih luas dari wapres sebelumnya, itu memang ’by design’," tutur Presiden.
    
Wapres Kalla, lanjut Presiden, diperankan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet sesuai dengan kebijakan dan arahan Presiden. Namun, tidak seperti Presiden, Wakil Presiden tidak bisa mengambil keputusan.
    
Dalam surat dari Yudhoyono kepada Kalla itu juga disebutkan bahwa sesuai dengan pengalaman dan kapasitasnya, Kalla sebagai wakil presiden juga diperankan untuk lebih menangani bidang-bidang tertentu seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, dan lain-lain yang ditentukan oleh presiden.
    
"Jadi jelas tidak ada pembagian antara ekonomi, politik keamanan, hubungan luar negeri, dan sebagainya," ujar Presiden.
    
Kerangka hubungan presiden dan wakil presiden, lanjut dia, harus dipahami sesuai dengan pasal 4 UUD 1945 bahwa presiden adalah kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden, agar jelas presiden tetap sebagai pengambil keputusan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.