Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Apa Mau Golkar Dukung Mega?

Kompas.com - 27/08/2008, 11:59 WIB

JAKARTA, RABU-Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Partai Golkar dan PDI Perjuangan sulit berkoalisi sebelum Pemilu Legislatif 2009. "Apa mau Golkar mendukung Megawati yang telah dicalonkan PDI-P apalagi Golkar menang Pemilu 2004. Dari perhitungan politik sulit berkoalisi," katanya menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (27/8).

Akbar mengungkapkan bahwa penjajakan koalisi bisa dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 ketika sudah dapat diketahui peta kekuatan partai politik dalam mendulang suara rakyat. "Setelah Pemilu relatif lebih mudah mengatur koalisinya," kata mantan Ketua DPR RI ini.

Ia mengatakan, dari "platform" dan visi politik tak ada masalah bagi Partai Golkar dan PDIP untuk berkoalisi karena kedua partai itu memiliki lebih banyak persamaan dibanding perbedaan. Akbar menegaskan bahwa koalisi dalam politik merupakan hal yang wajar untuk menggalang kekuatan.

Wacana koalisi Golkar dengan PDI-P mengemuka dalam acara Silaturahmi Dewan Penasihat (Wanhat) Partai Golkar hari Senin lalu. Acara ini dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla serta pengurus DPP Golkar lainnya, seperti Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Theo Sambuaga dan Priyo Budi Santoso. Tokoh PDI Perjuangan yang hadir, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan Panda Nababan dan Maruarar Sirait.

Di era Akbar Tandjung, Golkar memberikan dukungan kepada capres PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam Pemilu Presiden 2004 putaran kedua. Sebelumnya, Golkar dan PDI-P juga bekerjasama di parlemen mendukung pemerintahan Presiden Megawati waktu itu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com