Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak 2005, Presiden Terima 2,5 Juta SMS

Kompas.com - 22/08/2008, 10:57 WIB

JAKARTA, JUMAT-Layanan kotak suara dalam bentuk surat dan pesan pendek (SMS) yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Sejak dibuka Juni 2005, Presiden Yudhoyono telah menerima lebih dari 2,5 juta SMS dan 29 ribu surat yang masuk melalui PO Box 9949, Jakarta 10000.

Uniknya, surat dan pesan pendek tidak melulu dukungan dan masukan. Presiden Yudhoyono juga menerima pengaduan dan kritik yang justru menggambarkan ketidaktahuan rakyat tentang kebijakan dan program PNPM, BOS, Jamkesmas, KUR, dan BLT.

"Kesan saya, persoalan yang disampaikan banyak yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasinya, " papar Presiden Yudhoyono saat berpidato pada sidang paripurna khusus DPD, Jakarta (22/8).

Dengan kondisi demikian, Kepala Negara berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. "Pemahaman diperlukan agar masyarakat dapat memahami ke mana kebijakan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Kepala Negara menambahkan hal ini tidak menyebabkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di tingkat daerah dibawa ke tingkat pusat. "Sering terjadi kegiatan unjuk rasa yang salah alamat dan salah sasaran akibat ini," tukasnya.

Langkah tersebut, menurut Mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri ini tidak dimaksudkan untuk mencuci tangan. "Pemerintah pusat selalu siap membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab, terutama perencanaan, pelaksanaan, pendanaan atau supervisi," pungkasnya.( Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com