Tersangka Baru Kasus Munir Tergantung Muchdi

Kompas.com - 22/07/2008, 22:11 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA - Penyidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir nampaknya menemui jalan buntu. Penyidik kesulitan untuk menemukan tersangka baru setelah mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr ditetapkan sebagai tersangka. Muchdi yang selama ini diharapkan bisa sebagai pintu masuk untuk membongkar konspirasi pembunuhan aktivis HAM ini, memilih tutup mulut selama dalam penyidikan.

Menurut keterangan sejumlah sumber di Mabes Polri, Selasa (22/7), dari awal penyidikan sampai berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Muchdi membantah semua tuduhan terlibat dalam pembunuhan Munir. Ia tidak mau bicara sedikit pun, kecuali menjawab "ya" dan "tidak". Jawaban yang diberikan Muchdi lebih banyak "tidak".

Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebenarnya ingin mengorek lebih banyak keterangan dari Muchdi tentang orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Munir, termasuk motif dan otak di balik konspirasi pembunuhan di atas pesawat ini. Penyidik memiliki indikasi adanya keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan ini. Namun penyidik menemui jalan buntu karena Muchdi Pr memilih diam. Paling banter hanya menjawab "ya" atau "tidak".

"Kita tunggu saja, barangkali nanti di sidang mau ngomong. Kita kesulitan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir ini," ungkap salah satu sumber di Mabes Polri.

Berkas penyidikan tersangka Muchdi Pr sampai saat ini masih P-19 atau belum lengkap. Pekan lalu, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyidikan tersangka Muchdi ke Bareskrim Polri lengkap dengan petunjuknya untuk dilengkapi. Tidak diperoleh informasi bukti apa saja yang harus dilengkapi oleh Polri. "Ini bukan untuk konsumsi publik. Yang jelas kami akan segera melengkapi sesuai petunjuk kejaksaan, secepatnya," elak Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira.

Kapolri Jenderal Sutanto, sebelumnya (Senin, 21/7), mengakui adanya kesulitan penyidik menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Munir. Menurut Kapolri, polisi tidak bisa bekerja dan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa ada alat bukti.

"Kalau hanya analisis penyidikan atau informasi intelijen, tidak bisa kita gunakan sebagai dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kita butuh alat bukti. Sistem hukum kita seperti itu. Kalau sistem juri, kita bisa mengajukan seseorang ke persidangan hanya berdasar informasi. Kalau kita butuh alat bukti minimal dua," jelas Kapolri. (Persda Network/Sugiyarto)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X