Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Berarti hasil Pilpres 2024 yang dimenangi pasangan 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka) sah. Meski ada tiga dari delapan hakim MK yang berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Pasangan Prabowo – Gibran tinggal menunggu penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menarik sekali membaca jejak Prabowo hingga akhirnya ditetapkan sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Saya teringat pernyataan yang ditulis di bukunya yang berjudul “Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman” (PT Media Pandu Bangsa, 2022).

Di buku itu Prabowo mengatakan, “Saya percaya tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa didorong oleh perjuangan yang gigih, perjuangan yang besar. Seringkali perjuangan ini wujudnya adalah perjuangan militer.”

Jejaknya membenarkan perkataannya. Kegigihan Prabowo tak terbantahkan. Perjuangan besarnya menuai perubahan besar pula, dari calon presiden (Pilpres 2014 dan 2019) menjadi presiden terpilih (Pilpres 2024).

Tokoh satu ini sangat unik. Jejak Prabowo dalam sejarah Indonesia sangat nyata. Namun, yang membuatnya unik sebagian ditorehkan di jalan kontroversi. Dan, Prabowo menjalaninya dengan gigih, dengan perjuangan besar. Kini ia menuai berkahnya.

Alih-jalan dan alih-strategi

Prabowo menapaki karier militer di Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Darat (AD), dengan cemerlang. Karier militernya diawali sebagai Letnan Dua di Pasukan Khusus TNI AD setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang (1974).

Dua puluh empat tahun kemudian, setelah malang-melintang di pasukan, tepatnya Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal. Jabatan bergengsi dan sangat penting dalam sistem komando TNI.

Jabatan Panglima Kostrad pernah pula disandang oleh Soeharto, ayah mertua Prabowo, sebelum menjabat presiden selama tiga dasawarsa lebih pada zaman Orde Baru.

Namun, Prabowo mengakhiri karier militernya yang cemerlang itu dengan tragis. Prabowo diberhentikan dari kedinasan militer, dari jabatan Panglima Kostrad yang baru beberapa bulan disandangnya.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memutuskan Prabowo bersalah. Ia dinilai telah melakukan tindakan ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain.

Prabowo diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997 sampai 1998, menjelang Presiden Soeharto lengser.

Aktivis pro-demokrasi sangat kritis terhadap otoritarianisme Orde Baru dan mendesak Soeharto mundur dari jabatan presiden yang telah didudukinya tiga dasawarsa lebih.

Namun, sejarah ternyata tidak membuang Prabowo. Sejarah justru menyediakan panggung baru buat putra begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo itu. Saya melihatnya sebagai “alih-jalan perjuangan”.

Obsesi dan mimpi Prabowo terhadap apa yang disebutnya perubahan besar untuk Indonesia, yang juga ditulisnya pada buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (PT Media Pandu Bangsa, 2022), terbukti tak padam.

Alih-jalan perjuangan dipilih Prabowo. Dari jalan militer ke jalan politik.

Prabowo tentu saja tahu risiko saat memasuki medan politik sehubungan dengan jejak masa lalunya yang tragis, kontroversial.

Di sinilah Prabowo meniti jalan kontroversi yang seolah tak putus-putus. Jejak masa lalunya di jalan militer, antara kecemerlangan dan ketragisannya, timbul-tenggelam di jalan politik.

Namun, Prabowo membuktikan kegigihannya. Betapa tidak! Dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan calon wakil presiden (cawapres) saat kontestasi Pilpres 2009.

Memilih Prabowo sebagai cawapres tentu bukan tanpa risiko politis. Jejak masa lalunya yang tragis, kontroversial, tentu saja akan dikapitalisasi di panggung politik oleh lawannya.

Prabowo pun tak gentar untuk mendampingi Megawati. Tapi, belum beruntung. Pasangan Megawati – Prabowo kalah.

Kekalahan pasangan tersebut tak membuat kegigihan Prabowo surut. Justru sebaliknya, ia tampak semakin tertantang.

Prabowo lalu maju sebagai calon presiden (capres) berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pasangan Prabowo – Hatta Rajasa berhadapan dengan pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla. Kalah juga.

Boleh jadi spiritnya seperti peribahasa “sekali layar terkembang, surut kita berpantang”. Prabowo kembali menantang Jokowi pada Pilpres 2019. Kalah lagi.

Kelasnya sebagai perwira sangat nyata. Meski kalah tiga kali berturut-turut (sekali sebagai cawapres dan dua kali sebagai capres), Prabowo tak mundur dari laga di medan politik. Alih-strategi pun dilakukan.

Prabowo lalu menerima ajakan Jokowi masuk kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan pascakekalahannya pada Pilpres 2019. Ternyata bukan jalan mulus. Kontroversial juga.

Alih-strategi Prabowo menuai kecaman. Pun dari pendukungnya sendiri saat itu. Sebagian menganggap Prabowo “berkhianat”. Sebagian lain “mengamini”.

Menerima ajakan Jokowi sebagai anak buahnya bukan menurunkan harga diri, melainkan menunjukkan “kebesaran jiwa”, kenegarawanan.

Prabowo membuktikannya. Ia menunjukkan kegigihannya sebagai anak buah Jokowi. Tak memperlihatkan dirinya mantan kompetitor Jokowi.

Bahkan, dalam banyak kesempatan Prabowo secara terbuka memuji-muji Jokowi dan menganggapnya “mentor politik”.

Alih-strategi Prabowo menuai hasil. Jokowi merasa nyaman dan dapat merealisasikan ide-ide besarnya yang disebut “Proyek Strategis Nasional” (PSN) tanpa gangguan politik yang berarti.

Satu di antara PSN yang menjadi mimpi besar Jokowi adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mendapatkan tambahan dukungan politik yang relatif besar dari gerbong Prabowo untuk mimpi besarnya itu.

Pelan tapi pasti, berkah politis pun dituai Prabowo. Jokowi tampak makin memercayainya. Jokowi juga sering memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo di berbagai kesempatan.

Maka, pada Pilpres 2024, Prabowo tidak lagi menantang Jokowi. Prabowo mencari cara merebut dukungan Jokowi, mencari jalan bersekutu dengan Jokowi.

Padahal, Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tentu saja memiliki jago sendiri pada Pilpres 2024. PDIP menjagokan Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, yang deklarasinya dihadiri juga Jokowi.

Alih-strategi Prabowo menemukan jawaban nyata melalui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu dipinangnya sebagai cawapres, meski usianya belum memenuhi syarat.

Prabowo sukses menyandingkan Gibran dengan dirinya. Meski jalannya kontroversial, dikecam banyak kalangan, dan menimbulkan kegaduhan politik yang relatif hebat.

Proses yang dilalui dianggap menabrak aturan dan kepatutan (etika), karena harus merekayasa hukum melalui MK dengan melibatkan Ketua MK Anwar Usman, paman Gibran, adik ipar Jokowi.

MK membuat putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang intinya mengubah syarat capres dan cawapres. Gibran yang semula tidak memenuhi syarat, dengan putusan Nomor 90 itu akhirnya memenuhi syarat.

Proses yang kontroversial itu juga mengundang hal-hal lain yang kontroversial pula. Jokowi lalu menjadi sorotan publik. Ia menjadi pokok perbincangan publik.

Sebagian publik mengkritik keras Jokowi. Dari sisi PDIP, Jokowi dinilai bak Malin Kundang. Dari sisi publik, ia dianggap menodainya sendiri jejak baik – disebut pula “role model” kepemimpinan – yang telah ditorehkannya dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Jokowi juga dianggap menumbuhkan kembali nepotisme dan politik dinasti yang telah susah payah diperangi. Jokowi juga dianggap menggunakan kekuasaannya demi kemenangan pasangan Prabowo – Gibran.

Prabowo berhasil. Pasangan 02 (Prabowo – Gibran) mengumpulkan suara terbanyak pada Pilpres 2024.

Namun, jalan kontroversi yang dilalui Prabowo ternyata belum berakhir. Kompetitornya, baik pasangan 01 (Anies – Muhaimin) maupun pasangan 03 (Ganjar – Mahfud), tidak menerima hasil itu. Mereka menuntut keadilan melalui MK.

Kemenangan Prabowo – Gibran dianggap ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal-hal kontroversial yang menyertai pencalonan Prabowo – Gibran dipermasalahkan melalui MK. Pun kemenangannya.

Maka, sidang sengketa Pilpres 2024 di MK sangat spesifik. Berbeda sekali dengan pilpres sebelumnya. Kali ini MK memanggil pula sejumlah menteri. MK juga kebanjiran “amicus curiae” (sahabat pengadilan) yang diajukan sejumlah kalangan.

Namun, sebagaimana kita ketahui, meski tidak bulat, pada sidang 22 April 2024 MK menolak permohonan pasangan 01 dan pasangan 03. Pasangan 02 (Prabowo – Gibran) sah sebagai pemenang Pilpres 2024 dan tinggal menunggu penetapan oleh KPU.

Tantangan besar

Ada tantangan besar bagi Prabowo dari berkah politis yang dituainya di jalan kontroversi. Tantangan besar itu terbentuk dari jejak masa lalu Prabowo yang tak terhapus dari memori kolektif sebagian publik dan proses politik yang dilalui pada Pilpres 2024.

Pertemuan dua hal itu menimbulkan kecemasan bahwa pemerintahan Prabowo berpotensi jatuh pada otoritarianisme. Kepemimpinannya akan rentan terhadap godaan kesewenang-wenangan, kepemimpinan otoriter.

Menjawab tantangan besar tersebut tentu saja membutuhkan perjuangan besar pula. Kegigihan Prabowo ditantang kembali.

Kegigihan itu terbukti telah membuahkan perubahan besar pada diri Prabowo – dari calon presiden menjadi presiden terpilih – kini ditantang, apakah akan membuahkan perubahan besar pula pada publik dari kecemasan akan kembalinya kepemimpinan otoriter menjadi keyakinan akan hadirnya kepemimpinan demokratis.

Dari skeptisisme menjadi optimisme tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Sebenarnya, menurut hemat saya, sebagian publik telah “memaklumi” jejak masa lalu Prabowo yang tragis, kontroversial. Namun, permakluman bukan berarti jejak masa lalu itu hilang dari memori kolektif. Hanya semacam “berdamai” sesuai konteks kepentingannya.

Maka, tak heran jejak itu timbul-tenggelam menyertai konteksnya. Terbukti Prabowo selalu mendapatkan tempat dalam kontestasi pilpres sejak 2009 hingga 2024. Antara lawan dan kawan hanya berganti tempat. Kemarin kawan, kini lawan. Pun sebaliknya, kemarin lawan kini kawan.

Saat kawan, jejak masa lalu yang tragis, kontroversial, dilupakan. Sebaliknya, saat lawan, diingat-ingatkan.

Sementara itu, proses politik pada Pilpres 2024 dianggap cacat dari segi hukum dan etik, sehingga mengurangi legitimasinya.

Putusan MK yang menolak permohonan pasangan 01 dan 03 tidak serta merta menghapus kecacatan tersebut di benak sebagian publik.

Apalagi dari delapan hakim MK, ada tiga hakim yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Misalnya, Saldi Isra berkeyakinan bahwa telah terjadi upaya politisasi bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat dengan tujuan keuntungan elektoral.

Enny Nurbaningsih menyoroti ketidaknetralan sejumlah penjabat kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Arief Hidayat menilai bahwa Pemilu 2024 menandakan kualitas demokrasi di Indonesia menurun, bahkan mengalami defisit mengkhawatirkan. Ia juga menilai presiden seolah-olah menyuburkan politik dinasti dan nepotisme yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi.

Putusan MK pada 22 April 2024, memberikan kepastian hukum atas sengketa Pilpres 2024; mengakhiri proses pilpres yang memang harus berakhir. Tapi, saya kira, bukan sepenuhnya memulihkan legitimasi yang menyusut.

MK mengakui keterbatasannya, tak mungkin menampung dan menyelesaikan semua permasalahan terkait pemilu. MK bukan “keranjang sampah”.

Maka, pada sidang 22 April 2024, selain memberi pertimbangan hukum untuk memutus perkara, MK juga memberi masukan perbaikan sistem pemilu, terutama di ranah penyelenggara pemilu. Termasuk mengingatkan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelenggaraan pemilu.

Pemulihan legitimasi berada pada ranah politik. Maka, kegigihan Prabowo, perjuangan besarnya di jalan politik ditunggu lagi oleh rakyat Indonesia.

Saya percaya bahwa Prabowo Subianto, presiden terpilih pada Pilpres 2024, tak akan menyia-nyiakan momentum yang telah diberikan oleh sejarah.

Saya juga percaya bahwa mereka yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 akan realistis berkat kenegarawanannya.

Setidaknya sudah tampak dari penerimaan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud terhadap putusan MK dan pemberian ucapan selamat kepada Prabowo – Gibran oleh mereka.

Publik pun penuh harap akan masa depan demokrasi Indonesia. Kritik tajam yang dilontarkan sebagian publik, termasuk membanjirnya “amicus curiae” pada sidang MK, hakikatnya adalah kehendak bersama untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Karena itu, Prabowo niscaya akan mengambil langkah besar secara politik, sebagaimana yang ia percayai bahwa tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa perjuangan gigih, perjuangan besar.

Dan, perjuangan yang besar untuk perubahan besar itu kini telah di tangannya. Wujudnya bukan perjuangan militer, melainkan perjuangan politik.