Airlangga Bersaksi di MK, Hakim Arief Singgung Suara Golkar Naik dan Dugaan Efek Bansos

Mulanya, hakim MK Arief Hidayat mengatakan, keterangan para menteri dibutuhkan untuk membuktikan dalil yang diajukan dalam sengketa hasil Pilpres 2024, salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial.

"Ini dugaan atau sangkaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang massa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral," kata Arief, Jumat.

Arief lantas mengutip pernyataan salah satu saksi dalam perkara ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, yang menyebut insentif elektoral dari program bansos lebih banyak dinikmati pada pemilihan legislatif ketimbang pilpres.

Arief pun meminta penjelasan dari Airlangga atas anggapan tersebut karena Partai Golkar merupakan partai politik yang perolehan suaranya melesat pada Pemilu 2024.

"Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa (menjawab). Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata dia.

Hakim MK Daniel Yusmic Foekh juga mengungkit status Airlangga sebagai ketua umum Golkar ketika mendapat giliran bertanya.

Daniel pun mengutip informasi yang ia dapatkan mengenai realisasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021 yang mencapai Rp 172,35 triliun.

Ia lantas bertanya apakah Airlangga masih menjabat sebagai KPCPEN dan dampaknya terhadap perolehan suara Golkar di Pemilu 2024.

"Karena tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan," kata Daniel.

"Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak?" tanya dia.

Seperti diketahui, perolehan suara Partai Golkar melonjak dari 17.229.789 suara pada Pemilu 2019 menjadi 23.208.654 suara pada Pemilu 2024.

Persentase suara partai berlambang beringin itu pun naik dari 12,31 persen ke 15,29 persen yang menjadikan Golkar sebagai partai politik dengan perolehan suara kedua terbanyak pada Pemilu 2024.