Ahmad Ali Curiga Parpol Dorong Hak Angket Hanya untuk Naikkan Daya Tawar ke Pemerintahan Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali curiga beberapa partai politik (parpol) yang mendorong penggunaan hak angket DPR RI hanya untuk menaikkan daya tawar untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Sebab, sampai saat ini, Ali menganggap tak ada parpol yang serius untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 itu.

“Ya curiga saja, bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikkan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Bagi Ali, ada sejumlah hal yang menimbulkan kecurigaan. Pertama, mayoritas parpol pengusul hak angket masih berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Maka, jika memang upaya pengajuan angket itu serius, semestinya empat parpol, termasuk Partai Nasdem tempatnya bernaung, harus berani angkat kaki dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, lanjut Ali, pengajuan hak angket pasti bakal berakhir dengan upaya untuk menggulingkan Jokowi.

“Ya cuma konsekuensi akhir itu kan memakzulkan Jokowi. Karena enggak mungkin angket dilakukan hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, itu naif menurut saya,” sebutnya.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” papar dia.

Terakhir, Ali curiga pengajuan hak angket tidak serius karena Koalisi Perubahan disebut ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P soal komitmen pengajuan hak angket.

Ia menuturkan, langkah itu menunjukkan ketidakyakinan antarparpol dan justru bakal saling mengunci satu sama lain.

“Jadi kemudian kalau saling menyandera artinya tidak ada partai yang serius untuk itu, kalau tidak ada partai yang serius mbok terus terang saja. Supaya tidak buat kegaduhan,” imbuh dia.

Sebelumnya, usulan hak angket sudah disuarakan oleh sejumlah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI-P pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024).

Tapi, sampai saat ini belum ada langkah signifikan terkait usulan tersebut. Padahal, untuk mendorong hak angket dibahas di rapat paripurna syaratnya hanya perlu ditandatangani oleh 25 anggota Dewan dan minimal berasal dari dua fraksi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim sempat mengatakan keinginan dari parpol Koalisi Perubahan untuk membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P.

Alasannya, agar komitmen mendorong hak angket memang dipenuhi dan menghindarkan dari manuver politik parpol tertentu dalam prosesnya nanti.

Sementara, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyiratkan keengganan untuk membuat komitmen tertulis itu. Baginya, semangat untuk mendorong hak angket terletak pada komitmen akan Pancasila dan demokrasi Tanah Air.