Salin Artikel

Perjalanan AHY Usai Pensiun Dini dari TNI: Gagal Jadi Gubernur DKI dan Cawapres, Akhirnya Jadi Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cukup beragam sejak memutuskan pensiun dini dari karier militernya pada tahun 2016.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pensiun dengan pangkat terakhir sebagai mayor sebelum akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik.

Saat itu, ia langsung mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni.

Namun, pasangan itu tak lolos ke putaran kedua dan harus mengakui kekalahannya dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno serta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Setelah itu, AHY berghabung dengan Partai Demokrat dan langsung didapuk sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Perjalanan AHY di dunia politik pun tak berhenti, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, namanya sempat digadang-gadang untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Bahkan, medio 2018, AHY, SBY, dan Prabowo sempat mengadakan pertemuan di Mega Kuningan, Jakarta.

Namun, Prabowo akhirnya memilih Sandiaga sebagai pendampingnya untuk menghadapi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Alasannya, Sandiaga memiliki rekam jejak lebih lengkap karena pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Beliau juga berkorban. Beliau bersedia mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur yang telah dengan susah payah beliau rebut selama bertahun-tahun kampanye," ucap Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, 9 Agustus 2018.

Meski Demokrat pada akhirnya tetap mendukung Prabowo-Sandiaga Uno, sejumlah elite Demokrat sempat menyatakan kekecewaan atas keputusan itu.

Dalam kontestasi elektoral itu beberapa kader Partai Demokrat secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Jokowi-Ma’ruf.

Bahkan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas tak mewajibkan kadernya untuk memilih Prabowo-Sandiaga.

Kejar kursi RI-2 bersama Anies dan kandas

Setelah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY kemudian menjajal kembali langkahnya untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Kali ini, AHY dan Demokrat mencobanya dengan berpasangan dengan Anies dan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibentuk bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga parpol sepakat menandatangani piagam deklarasi pada 24 Maret 2023.

Akan tetapi, keinginan itu kandas setelah Demokrat mengetahui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies membangun kesepakatan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024.

Belakangan, Anies-Muhaimin dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada 2 September 2023.

Demokrat pun marah besar dan langsung mengumumkan mencabut diri dari Koalisi Perubahan pada 1 September 2023.

"Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas.

Setelah move on dari Koalisi Perubahan, AHY kemudian memutuskan membawa partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akhirnya mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Di sana, Demokrat yang menjadi oposisi selama dua periode kepemimpinan Jokowi bekerja sama dengan parpol koalisi pemerintah, diantaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.

Demokrat dan Jokowi kian mesra

Setelah itu, hubungan Demokrat dan Jokowi nampak semakin hangat. Hal itu bermula dari pertemuan Jokowi dengan SBY di Istana Kepresidenan, Bogor, 2 Oktober 2023.

Isu AHY bakal masuk Kabinet Indonesia Maju sempat menyeruak ketika Jokowi malakukan kocok ulang formasi pembantunya pasca Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi pada 11 Oktober 2023.

Tapi, akhirnya Jokowi melantik Amran Sulaiman untuk menggantikan Syahrul pada 25 Oktober 2023.

Kedekatan Jokowi dan Demokrat belakangan kembali tampak saat mengajak AHY bersepeda bersama di Yogyakarta, 28 Januari 2024.

“Hanya, kelasnya Presiden dan ketum partai besar, obrolan santai pun bahas isu-isu kebangsaan dan kerakyatan," Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Jadi Menteri ATR/BPN gantikan Hadi TJahjanto

Upaya AHY merapat ke kubu Jokowi pun tak sia-sia.

Kini, AHY akhirnya mendapat posisi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Presiden Jokowi resmi melantik AHY sebagai menteri di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).\

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tengang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Usai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh AHY.

"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," demikian kata AHY mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Usai mengucapkan sumpah jabatan AHY melakukan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai Menteri ATR/BPN.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/11221181/perjalanan-ahy-usai-pensiun-dini-dari-tni-gagal-jadi-gubernur-dki-dan

Terkini Lainnya

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke