Salin Artikel

Anies: Pembentukan Opini Itu Kuat-kuatan Anggaran, Kalau Gede, "Buzzer-nya" Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, pembentukan opini terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di media sosial sangat dipengaruhi oleh kekuatan anggaran yang dimiliki masing-masing kandidat.

Anies mengatakan, kandidat yang disokong dengan dana besar dapat membayar pendengung atau buzzer di media sosial untuk membentuk opini di tengah masyarakat.

"Pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran, kalau anggarannya gede, buzzer-nya banyak, ya bisa tuh membuat opini di sosmed," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta, Minggu (4/2/2024), dikutip dari siaran YouTube Kompas TV.

Anies pun menyebutkan bahwa salah satu bentuk pembentukan opini itu terjadi ketika permasalahan yang didiskusikan dalam forum debat masih terus dibahas seusai debat.

Padahal, menurut dia, debat adalah forum yang disediakan bagi setiap kandidat untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka serta memperdebatkannya dengan kandidat lain.

"Yang sesungguhnya terjadi ya yang 2 jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Debat kelima Pilpres 2024 digelar di Jakarta Convention Center pada pukul 19.00 WIB, Minggu malam ini.

Debat pamungkas ini mengangkat sejumlah tema, yakni, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Debat akan diikuti oleh ketiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/18401321/anies-pembentukan-opini-itu-kuat-kuatan-anggaran-kalau-gede-buzzer-nya

Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke