KPU Akan Pertemukan Capres dengan Kemenkeu agar Bisa Susun Program Sesuai Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku akan memfasilitasi pertemuan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tujuannya, agar masing-masing capres-cawapres dapat menyusun program dengan mengacu pada fakta kemampuan anggaran nasional.

"Yang namanya program, visi-misi yang di-breakdown ke program, akan berkaitan dengan anggaran negara," sebut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan pada Kamis (30/11/2023).

"Oleh karena itu, ketika mau menyusun program kerja yang akan dicapai dalam durasi lima tahun, itu kan juga berbasis kepada ketersediaan anggaran APBN," imbuhnya.

Inisiatif KPU itu disebut sudah disampaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut kepada perwakilan tim pasangan capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023), ketika kedua belah pihak membahas konsep hingga teknis debat Pilpres 2024.

Hasyim menjelaskan, dalam pertemuan capres-cawapre, Bappenas, dan Kemenkeu, diharapkan akan terdapat keterbukaan terkait kondisi anggaran untuk diketahui pasangan calon.

"Supaya kemudian apa yang mau disusun oleh pasangan calon itu berpijak kepada fakta kemampuan anggaran kita," jelasnya.

Sebelumnya, Hasyim menyampaikan harapan agar capres-cawapres dapat berbicara dengan realistis di dalam 5 kali kesempatan debat yang akan digelar pada masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengan sejumlah pakar untuk menentukan konsep dan metode debat capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023).

"Penting setidak-tidaknya tergambarkan (di dalam debat) begini, dalam waktu lima tahun (masa jabatan presiden-wakil presiden), kira-kira yang realistis, faktual anggarannya ada, itu capres-cawapres (mau) ngapain," kata Hasyim sambutannya kepada para peserta rapat.

"Kadang-kadang kan bicaranya di depan publik dianggap terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, tidak realistis. Karena, sekali lagi, jangka waktunya hanya lima tahun," ujar dia.

Hal ini dinilai penting karena semua pemangku kepentingan sudah sepakat bahwa pemungutan suara Pilpres 2024 dilakukan pada awal tahun.

Pemungutan suara di awal tahun dapat membuat presiden dan wakil presiden terpilih relatif bisa berperan menjelang periode kepemimpinannya kelak.

Argumentasi ini menjadi salah satu pokok perdebatan antara KPU dan DPR RI pada 2021 ketika keduanya berupaya mencari tanggal yang tepat untuk pemungutan suara Pemilu 2024.

"Kalau pemilu di setiap bulan Juli dan berkepanjangan, itu presiden terpilih hampir bisa dipastikan kehilangan satu tahun enggak bisa ngapa-ngapain, yang mengusulkan anggaran masih presiden eksisting, karena siklus keuangan negara begitu," kata Hasyim.

"Kalau sejak awal presiden diketahui siapa, calon terpilihnya itu disiapkan transisi kebijakan-kebijakan itu dengan pemerintah eksisting, sehingga di tahun 2025 mereka mendapatkan kesempatan untuk memimpin atau menyelenggarakan program yang sudah terhimpun oleh program-program yang dijanjikan," jelas dia.

Hasyim menambahkan, dalam debat nanti, ia berharap agar konsep debat memungkinkan para capres-cawapres membicarakan program yang realistis serta mengandung jaminan keberlanjutan.

Selain itu, para capres-cawapres juga diharapkan dapat menyampaikan gagasan secara konsteksual terkait situasi geopolitik regional dan global yang akan berpengaruh pada konstelasi di tingkat lokal.