Mahfud Minta KPU Buat Sistem yang Tidak Bisa Dibobol Peretas

Hal ini disampaikan Mahfud merespons dugaan peretasan situs KPU yang berhasil membobol data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan," kata Mahfud di Kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023)

Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak meretas data KPU karena data tersebut penting untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jangan meretas hal-hal yang begitu itu, itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu," ujar Mahfud.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 ini tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai potensi kecurangan yang terjadi apabila data KPU mudah dibobol.

Ia hanya berpandangan bahwa masih ada waktu untuk mengatasi masalah pendataan sambil harus memastikan data tersebut tetap aman.

"Data mulai dari sekarang dikonsolidasi lagi sehingga nanti ada akurasinya, masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," kata Mahfud.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil diperoleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs BreachForums.

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).