Didakwa Terima Graitifikasi Rp 58,9 Miliar, Andhi Pramono Ajukan Eksepsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan dirinya telah menerima gratifikasi dengan total Rp 58.974.116.189.

Hal ini disampaikan Andhi Pramono setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Komisi Antirasuah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

“Terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan, saudara punya hak untuk mengajukan keberatan,” kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto dalam sidang.

“Saya tanya, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau tidak?” tanya Hakim Djuyamto melanjutkan.

Dalam kesempatan itu, Andhi Pramono dan tim penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota keberatan.

Mendengar pernyataan itu, Mejalis Hakim memberikan waktu satu pekan kepada eks Pejabat Bea Cukai itu untuk mempersiapkan materi eksepsi tersebut.

“Maka diberi kesempatan untuk sidang berikutnya, kita tunda tanggal 29 November ya, dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum,” kata Hakim Djuyamto.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, gratifikasi yang diperoleh Andhi Pramono berasal dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor saat bekerja sebagai pegawai Bea Cukai.

Jaksa menyebut, Andhi Pramono telah menerima gratifikasi sebesar Rp 50.286.275.189,79 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Selain uang rupiah, Andhi Pramono juga menerima uang dengan pecahan dollar Amerika Serikat sekitar 264,500 atau setara dengan Rp 3.800.871.000,00.

Tak hanya itu, eks Pejabat Bea Cukai itu juga menerima uang dollar Singapura sekitar 409,000 atau setara dengan Rp 4.886.970.000,00.

“Bahwa penerimaan gratifikasi tersebut ada yang diterima terdakwa secara langsung dan ada pula yang melalui rekening bank, baik rekening bank milik terdakwa maupun rekening Bank atas nama orang lain (nominee) yang dikuasai oleh terdakwa,” ungkap Jaksa KPK.

Atas perbuatannya, Andhi Pramono disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Sebagai informasi, Andhi ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Jumat, 7 Juli 2023.

Merunut ke belakang, ia terimbas mencuatnya kasus anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio yang juga tersangka penganiyaan.

Di dunia maya, warganet yang awalnya menyoroti perilaku hidup hedon Mario Dandy, kemudian merembet ke gaya hidup keluarga pegawai Kementerian Keuangan lainnya.

Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah Atasya Yasmine, putri Andhi Pramono.

KPK menduga eks pejabat Bea Cukai itu mengalihkan uang hasil korupsinya untuk membeli beberapa barang.

Di antaranya adalah berlian senilai Rp 652 juta; rumah di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Rp 20 miliar; dan polis asuransi Rp 1 miliar.

Transaksi itu dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2021 hingga 2022 dengan cara mentransfer uang hasil korupsi untuk keperluan pribadi dan keluarganya.