Penurunan Baliho Ganjar Terjadi Lagi, Politikus PDI-P Duga Ada Oknum Aparat yang "Overacting"

Terkini, diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik (parpol) yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota (Pemkot).

"Ini yang mungkin disinggung ada oknum aparat, saya tidak katakan oknum aparat secara keseluruhan, ada oknum-oknum aparat yang overacting," kata Aria Bima ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023) malam.

"Satu pihak difasilitasi dipasang di mana-mana, satu pihak ada yang masang satu dua baliho saja digulung atau dicopot," ujarnya lagi.

Aria Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak.

Padahal, menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau tim kampanye pendukungnya.

"Kalau ada kesalahan atau ketidakberesan pemasangan, tentunya ada proses penindakan, apa ke Bawaslu atau pada tim kampanyenya, yang lebih teduh, yang tidak memunculkan keberingasan masyarakat yang merasa simbol pilpresnya atau simbol partainya diturunkan," kata Aria Bima.

Kemudian, Aria Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden.

"Ini yang diingatkan oleh Ibu (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) tidak bermaksud kemudian semakin buat keruh, tapi Ibu mengingatkan ada kecenderungan hati-hati kepada netralitas yang akhir-akhir ini kok cenderung mulai tidak terlihat, jangan seperti zaman Orde Baru," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu, 11 November 2023.

Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik (parpol) yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar-Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang Siantar Pariaman Silaen mengatakan, pihaknya melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif.

Ia menegaskan, Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum, seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum.

"Penertiban dilakukan secara keseluruhan untuk yang tidak sesuai ketentuan, terkhusus di zona rumah ibadah, instansi pemerintahan, dan pendidikan," ujarnya saat melakukan penertiban APK di Pematang Siantar, Senin (13/11/2023).

Ia juga mengatakan, penertiban seluruh tanda gambar peserta Pemilu 2024 dilakukan di fasilitas umum inti kota yang berpotensi mengganggu estetika, kebersihan, dan keamanan.

“Penertiban ini sesuai dengan tugas kami dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, kami melakukan penertiban tanpa pilih bulu," katanya dalam siaran pers.

Untuk itu, Pariaman membantah kabar terkait adanya pencopotan APK yang hanya dilakukan kepada satu bakal calon presiden (bacapres) tertentu.