Kubu Dadan Tri Sebut Uang Rp 3 Miliar Bukan untuk Hasbi Hasan, tapi Pinjaman Hercules

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Hukum Dadan Tri, Willy Lesmana Putra dalam nota keberatan atau ekspesi atas surat dakwaan jaksa KPK yang menyebutkan kliennya memberikan uang Rp 3 miliar untuk Hasbi Hasan di Gedung MA.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, Dadan Tri disebut sebagai perantara suap kepada Hasbi Hasan untuk mengkondisikan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Menurut Willy, penarikan Rp 3 miliar melalui Naila Fitri dan Bagus Dwi Cahya merupakan uang yang akan dipinjam oleh Tenaga Ahli PD Pasar Jaya Rosario de Marshall alias Hercules. Hal itu sebagaimana berita acara pemeriksaan (BAP) Naila Fitri dan Bagus Dwi Cahya di KPK pada 8 Juli 2023.

“Jaksa penuntut umum telah lalai atau sengaja mengabaikan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama Bagus Dwi Cahya tanggal 8 Agustus 2023 dan keterangan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 5 Juli 2023,” kata Willy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000.000 yang ditarik bersama Nailia Fitri dan Bagus Dwi Cahya pada tanggal 29 Maret 2023 diperuntukan untuk peminjaman uang kepada Rosario de Marshall,” paparnya.

Selain itu, kubu Dadan Tri mengeklaim, cara tindak pidana dilakukan oleh kliennya di surat dakwaan terkait pendistribusian dana sebesar Rp 11,2 miliar juga tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

Menurut Willy, jaksa KPK telah melakukan konstruksi perkara sedemikian rupa dengan manipulatif atas keadaan sebenarnya sehingga menyesatkan atau misleading.

“Bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan pemisahan perkara terdakwa dan Hasbi Hasan namun secara tidak konsisten dalam surat dakwaan kesatu atau dakwaan kedua menyebutkan terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Hasbi Hasan, oleh berdasarkan hal tersebut dakwaan yang diajukan Jaksa penuntut umum batal demi hukum,” kata Willy.

Dalam perkara ini, Hasbi Hasan disebut menyanggupi membantu pengurusan perkara kasasi KSP Intidana yang tengah bergulir di MA.

Pengurusan melalui Hasbi Hasan dilakukan lewat Dadan Tri dengan nilai Rp 15 miliar yang dikemas seolah-olah ada perjanjian kerja sama bisnis skincare.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, uang penanganan perkara yang disetujui oleh debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka sebagai pihak yang ingin menang adalah Rp 11,2 miliar.

Untuk proses penanganan perkara ini, Dadan menjembatani Tanaka bertemu dengan Hasbi Hasan guna mengkondisikan perkara KSP Intidana.

Dadan Tri disebut dikenalkan dengan Hasbi Hasan oleh istrinya, Riris Riska Diana pada tahun 2022. Usai berkenalan, Dadan Tri dan Hasbi Hasan aktif melakukan komunikasi.

Singkat cerita, seseorang bernama Timothy Ivan Triyono menemui Dadan yang diketahui mengenal banyak pejabat, salah satunya Hasbi Hasan.

Adapun Timothy diketahui merupakan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Jokowi Prabowo (Jokpro) yang juga pernah diperiksa KPK.

Dalam pertemuan dengan Dadan, Timothy menyampaikan akan mempertemukan eks Komisaris Wika Beton itu dengan Heryanto Tanaka yang tengah mengalami permasalahan hukum di MA.

Setelah itu, Dadan bersama istrinya dan Timothy pun menemui Heryanto Tanaka di Semarang pada Maret 2022. Dalam pertemuan tersebut Dadan menyatakan bakal membantu persoalan Tanaka melalui Hasbi Hasan.

“Atas permintaan terdakwa tersebut, Hasbi Hasan menyanggupinya,” kata Jaksa.

Terkait hal ini, Hasbi Hasan diduga menerima jatah Rp 3 miliar untuk mengkondisikan perkara kasasi KSP Intidana.

Tak hanya itu, Sekretaris nonaktif MA ini juga disebut menerima tiga tas merwah dengan harga keseluruhan sekitar Rp 250.000.000 lantaran membantu pengurusan perkara kasasi KSP Intidana.

Atas perbuatannya, Dadan Tri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf dan Pasal 11 a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September tahun lalu.