Salin Artikel

Menag: Tidak Boleh Ada Partai yang Mengklaim Paling NU

Adapun, Yaqut merespons sindiran dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait adanya tokoh NU yang lupa bahwa NU tidak partisan kepada partai manapun.

"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftach tadi," ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Jadi enggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain, enggak boleh," sambungnya.

Yaqut menegaskan, NU terikat dengan Khittah 1926, di mana mereka tidak boleh terikat ke partai manapun.

Sehingga, kata dia, NU harus mengambil jarak terhadap semua partai politik.

"NU itu terikat pada Khittah 1926. Yang artinya bahwa dia tidak... Atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," imbuhnya.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, menyindir ada tokoh NU yang lupa bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak partisan ke dalam kekuatan partai politik tertentu.

Hal itu ia sampaikan dalam acara pembukaan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, (18/9/2023).

"Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," kata Miftachul.

Ia menyinggung bahwa NU kini cukup ketat menertibkan internal mereka dan hal itu ia anggap wajar.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," ungkap Miftachul.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," tegas Miftachul.

Ia juga menyindir anggota yang memanfaatkan identitas NU untuk kepentingan politik praktis. Ia menyinggung adagium yang berlaku di NU bahwa NU memang tidak ke mana-mana, tapi bukan berarti mereka bebas ke mana saja.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/18/19464121/menag-tidak-boleh-ada-partai-yang-mengklaim-paling-nu

Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke