Mahfud Sebut Kritik di Medsos Biasanya Tak Mewakili Fakta dan Pendapat Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kritik yang disampaikan di media sosial biasanya tidak mewakili fakta dan pendapat publik.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada acara penyerahan hadiah lomba Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum serta politik dan keamanan tinggi, masing-masing 61,9 persen dan 79,3 persen berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas.

“Akhir tahun keempat alhamdulillah semuanya sudah naik, mudah-mudahan bertahap di tahun depan. Karena banyak yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh,” kata Mahfud.

Lalu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya tetap mencatat kritik yang disampaikan masyarakat di media sosial.

“Kalau kita melihat medsos, ada kritik yang luar biasa, itu kita dengarkan dan catat. Tetapi di medsos itu biasanya kalau kritik tidak mewakili fakta dan pendapat publik,” ujar Mahfud.

Sebab, kata Mahfud, pengguna media sosial biasanya kelas menengah ke atas.

“Dan kadangkala buzzer-buzzer itu, pengkritik keras, kadangkala orang yang memang sudah hidup di Jakarta, agak oposisi terhadap pemerintah sehingga memberi kesan selalu jelek,” tutur Menko Polhukam.

Dalam sambutannya itu, Mahfud bangga dengan tingkat pencapaian kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Mahfud menyebutkan bahwa angka itu tertinggi dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Bidang hukum juga sekarang (tingkat kepuasan) mencapai tertinggi,” kata Mahfud.

Mahfud lalu membandingkan dengan angka kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum saat dirinya baru menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2019.

“Dulu saya masuk di Polhukam pada 2019, angka hukum itu sedang sangat jelek. Tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 persen waktu itu yang ditunjukkan oleh presiden kepada saya,” tutur Mahfud.

Mahfud kemudian diminta Jokowi untuk memperbaiki penegakan hukum, politik, dan keamanan.

Sementara itu, dalam survei yang sama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap politik dan keamanan mencapai 79,3 persen.