Bawaslu Berharap MK Segera Putuskan Gugatan Usia Minimum Capres

Sebelumnya, MK juga mempertanyakan kenapa gugatan tersebut diajukan di tengah tahapan Pemilu 2024, sedangkan pencalonan capres-cawapres tinggal berjarak sekitar tiga bulan lagi.

"Apakah ideal atau tidak (gugatan itu, tergantung) apa MK bisa melakukan pengambilan keputusan cepat," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan, Senin, (7/8/2023).

Lolly beranggapan, MK perlu menghitung dampak dari putusan itu terhadap tahapan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung.

Sebab, jika dalam putusannya kelak MK mengabulkan permohonan para penggugat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus menindaklanjuti hal tersebut tanpa menghambat tahapan yang sedang berjalan.

"Selagi proses berjalan, maka sebagai warga negara termasuk Bawaslu, kami dalam konteks ini menunggu, menghormati, sekaligus mempedomani Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 169 (tentang syarat capres-cawapres) yang memang sampai hari ini belum mengalami perubahan," ujar Lolly.

"Bawaslu tidak pada kapasitas minta MK untuk mempercepat, karena kami menghormati proses yang sedang berlangsung. Bawaslu siap melakukan pengawasan apa pun putusan MK," katanya lagi.

Sementara itu, KPU mengklaim bahwa gugatan uji materi soal usia minimum capres-cawapres tersebut tidak berdampak pada keberlangsungan tahapan Pemilu 2024.

"Tahapan pemilu berjalan sebagaimana biasa dan semestinya sesuai Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan beragam Lampiran I Peraturan KPU lainnya," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

"Tahapan pemilu berjalan lancar tak terganggu sama sekali dengan judicial review tersebut," katanya menambahkan.

Idham mengatakan, KPU tidak berwenang untuk mengomentari lebih jauh substansi gugatan terkait usia minimum capres-cawapres itu.

Pasalnya, hak untuk mengajukan gugatan ke MK memang dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 24C ayat (1) dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK.

"Kita hormati pemohon dan kita wajib tunggu putusan MK atas setiap uji materiil. Putusan MK bersifat final dan mengikat," ujar Idham.

DPR dan pemerintah kompak memberi sinyal setuju dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai informasi, perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

PSI meminta agar batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya 35 tahun", seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sementara itu, pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.

Petitum dalam gugatan Partai Garuda persis dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan dua kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Mereka meminta agar batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.