Muhadjir: Kasus PPDB Enggak Banyak-banyak Amat, tapi Menyebar

Namun, menurutnya, kasus-kasus yang ada menyebar di hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Kalau kita lihat level kasusnya, masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya enggak banyak-banyak amat kasusnya itu. Hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir," katanya lagi.

Oleh karenanya, Muhadjir meminta pemerintah daerah semakin cermat dalam membuat perencanaan PPDB.

Menurutnya, pelaksanaan PPDB bisa dijadwalkan tidak terlalu dekat dengan masa penerimaan siswa baru.

"Karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan. Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP," kata Muhadjir.

"Mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antarkepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Sehingga, bahkan anak itu tahun depan dia sudah tahu harus sekolah di mana dengan PPDB itu," ujarnya memberikan contoh.

Hal yang sama juga berlaku untuk jenjang SMA. Dengan demikian, Muhadjir mengatakan, persoalan bisa diselesaikan sebelum PPDB dilakukan.

Namun, terlepas dari praktik kecurangan yang terjadi pada PPDB zonasi, Muhadjir menegaskan ada persepsi di masyarakat bahwa kualitas pendidikan belum merata.

"Berarti, masih ada persepsi di masyarakat bahwa di daerah itu belum merata kualitasnya dan itulah yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah untuk segera membuat pendidikan di daerahnya itu kualitasnya merata," kata Muhadjir.

"Kalau sudah merata dan persepsi masyarakat juga sama bahwa ini sekolah di mana pun ini sama, saya kira enggak ada masalah sepertinya," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya jelas, agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

"Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan," kata Bima Arya pada 11 Juli 2023.

Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan bahwa masih ada yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah.

"Tapi memang itu KK-nya terverifikasi. Hanya memang dinas tidak melakukan verifikasi lapangan apakah orangtua dan keluarga tersebut tinggal fisik di situ atau hanya KK-nya saja. Kami dapatkan informasi seperti itu masih terjadi," kata Kepala Ombudsman DIY Budhi Masturi.

Budhi mengatakan, pihaknya juga menemukan calon siswa yang menumpang KK orang lain. Di dalam KK, anak tersebut masuk dalam klasifikasi "keluarga lainnya".