Pakar Benarkan Ada Kebocoran Data Nama Ibu Penduduk dari "Server" Dukcapil

JAKARTA, KOMPAS.com - Data nama ibu kandung masyarakat yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga ikut diretas dan dijual melalui internet.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengungkapkan hal itu dari hasil analisis terhadap sampel data yang diberikan peretas beridentitas RRR.

Dia mengatakan, kebocoran data nama ibu kandung masyarakat sangat berbahaya dan merugikan ketika disalahgunakan.

Sebab, data nama ibu kandung digunakan sebagai salah satu mekanisme keamanan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas seorang individu yang hendak mengakses layanan publik, perbankan, atau lainnya.

"Ada beberapa field yang sangat berbahaya bagi masyarakat terdampak kebocoran data ini karena terdapat field 'NAMA_LGKP_IBU', di mana data nama lengkap ibu kandung ini biasanya dipergunakan sebagai lapisan keamanan tambahan di sektor perbankan," kata Pratama yang merupakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Dalam mekanisme dunia perbankan, nama lengkap ibu kandung akan diminta pada saat seseorang melakukan pembukaan rekening bank atau mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit.

Selain itu, kata Pratama, masyarakat yang melakukan aktivitas perbankan melalui pelayanan nasabah (customer service) baik melalui telepon atau offline (luring) di kantor cabang bank, petugas akan menanyakan nama ibu kandung pada saat melakukan verifikasi data perbankan, selain data diri dari nasabah.

Jika data nama ibu kandung penduduk sampai jatuh ke tangan penjahat maka hal itu dikhawatirkan berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan sampai rekayasa sosial.

Disebutkan terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, mengeklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengusut dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata dia pada Senin (17/7/2023).

Kegiatan itu disebut telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan diklaim berproses secara cepat.

Teguh menyebut, upaya koordinasi itu terus diupayakan hingga saat ini. Ia menjelaskan, berdasarkan temuan versi mereka, data yang yang dituding bocor itu tidak sama dengan database kependudukan milik Dukcapil.

"Data yang ada di BreachForum dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini," sambung Teguh.

Teguh juga menuturkan, investigasi akan terus dilakukan secara mendalam.

"Kami bersama stakeholders terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu," tutur dia.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana)