Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Langsung Ditambah setelah UU Berlaku

Artinya, masa jabatan kepala desa yang seharusnya segera berakhir bakal langsung diperpanjang menyesuaikan aturan yang ada di RUU ini.

"Pada saat UU ini berlaku: 1) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat penyusunan draf revisi UU Desa, Selasa (27/6/2023).

"2) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga, menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan undang-undang ini," imbuh Supratman.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Sementara, lewat revisi UU Desa, DPR mengusulkan agar masa jabatan kepala desa diubah menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali.

Supratman membantah ketentuan ini diartikan bahwa revisi UU Desa berlaku surut.

Menurut dia, masa jabatan kepala desa langsugn diperpanjang karena otomatis menyesuaikan ketentuan di revisi UU Desa kelak.

"Itu kan tergantung pilihan-pilihan politik saja. Bagi parlemen hari ini berpendapat bahwa tidak perlu ada jeda waktu, pokoknya undang-undang ini diketok, disahkan, kapan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR dia otomatis berlaku," ujar Supratman.

Supratman mengeklaim, ketentuan ini sudah sesuai dengan aspirasi para kepala desa dan perangkat desa.