Salin Artikel

Imbas Bertemu Prabowo, Gibran Diingatkan soal Dansa Politik dan Manuver Jelang Pilpres

Pemanggilan ini imbas pertemuan empat mata antara Gibran dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/05/2023) malam.

Pertemuan tersebut dinilai kental dengan nuansa politik. Sebab, usai pertemuan, Relawan Jokowi-Gibran menyatakan sikap politiknya dengan mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal inilah yang akhirnya membuat PDI-P mengambil sikap dengan memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Dansa politik

Ketika tiba di kantor DPP PDI-P, Gibran langsung menemui Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.

Usai pertemuan berlangsung, Hasto mengingatkan agar tidak ada kader PDI-P yang melakukan manuver politik di luar keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, Hasto meminta kader harus tegak lurus dengan arahan Megawati dan tidak ada yang melakukan dansa politik tertentu.

"Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh," kata Hasto, Senin.

Salah satu pesan Megawati yang harus dilakukan, ungkap Hasto, memenangkan Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Adapun Ganjar resmi diusung partai berlambang banteng itu sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada 21 April 2023.

"Semuanya wajib bergerak serentak turun ke bawah dan kemudian untuk memenangkan Pemilu 2024, baik Pemilu Presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun Pemilu Legislatif," ujar dia.

"Sudah diberikan nasihat-nasihat, kita ini kan partai gotong royong, partai musyawarah," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Hasto mengungkapkan, nasihat itu diberikan lantaran Gibran adalah kader muda PDI-P yang masih perlu bimbingan dari para senior.

Akan tetapi, hal itu akan berbeda ketika dilakukan oleh kader senior PDI-P yang berbeda sikap dengan Megawati.

DPP PDI-P pun dipastikan bisa saja memberikan sanksi kepada mereka yang berbeda sikap dengan Megawati.

"Kalau sudah senior partai, kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai, itu lain persoalan," katanya.

Di sisi lain, Hasto menilai wajar Gibran menerima tamu-tamu dari luar daerah, termasuk Prabowo. Hal ini lantaran tugasnya sebagai Wali Kota Solo yang tak menutup kemungkinan didatangi berbagai tokoh.

Apalagi, Gibran adalah putra Jokowi, maka semakin besar peluang untuk didatangi tokoh.

"Sehingga banyak yang kemudian mencoba menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam mereverage di dalam kepentingan kepentingan politiknya, dan ketika saya cerita ke ibu (Megawati) dan ibu memahami berbagai dinamika politik seperti itu," ujar Hasto.

Gula dan semut

Sementara itu, Komarudin juga mengingatkan agar Gibran berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menjalin pertemanan.

Ia pun mengibaratkan Gibran layaknya gula yang manis sehingga akan banyak semut yang sengaja datang ke Solo untuk menemuinya.

"Jadi kita tadi menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula yang (kedatangan) semut dari mana-mana," kata Komarudin.

Menurut dia, PDI-P tak melarang bila akhirnya banyak "semut" yang akan berdatangan ke Gibran.

Hanya saja, ia menegaskan, Gibran perlu memilih mana semut yang baik dan mana semut yang berpotensi menjerumuskan.

"Tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi," jelasnya.

"Saya sudah menjelaskan kronologi dari A-Z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu," kata Gibran.

Namun, Gibran enggan mengungkap apa saja hal yang disampaikan kepada Hasto dan Komarudin di dalam pertemuan hari ini.

Ia hanya menyampaikan terima kasih karena sudah dipanggil ke kantor DPP PDI-P sekaligus mendapatkan masukan dan nasihat.

Dari pemanggilan ini, Gibran mengaku akan tegak lurus mengikuti arahan Megawati.

"Sekali lagi saya sebagai kader PDI-P, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketum. Terima kasih," tutur putra sulung Presiden Joko Widodo ini.

Tak nyaman

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai PDI-P tak nyaman dengan dukungan Relawan Jokowi-Gibran terhadap Prabowo.

Adi juga menilai bahwa pertemuan antara Gibran dan Prabowo pada dasarnya merupakan perjumpaan biasa.

Akan tetapi, momentum tersebut menjadi ramai karena diwarnai sikap dukungan Relawan Jokowi-Gibran terhadap Prabowo.

Hal ini yang kemudian dinilai menjadi latar belakang DPP PDI-P memanggil Gibran untuk mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tersebut.

"Kalau kemudian ada penyambutan luar biasa dari relawan tentu membuat PDI-P tidak nyaman, mungkin PDI-P hanya sekadar ingin mengonfirmasi," kata Adi dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin.

"Apakah keramaian ini sebagai bentuk dukungan politik atau hanya sebatas silaturahmi politik biasa. Itu yang sepertinya membuat kenapa hari ini Gibran dipanggil ke Jakarta," sambung Adi.

Di sisi lain, Adi menilai bahwa relasi hubungan antara PDI-P dan Gerindra saat ini tengah mesra-mesranya.

Sebab, kedua partai menjadi barisan terdepan dalam mendukung pemerintahan Jokowi.

Akan tetapi, lebih lanjut Adi menuturkan, hubungan harmonis kedua partai akan menjadi tidak rileks ketika berhadapan dengan kepentingan politik.

"Bagi PDI-P, kalau Gibran kakinya ada di PDI-P, kalau Jokowi kakinya di PDI-P, tentu relawan arahnya kepada calon yang secara definitif dideklarasikan oleh PDI-P, namanya Ganjar Pranowo," terang dia.

(Penulis: Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo)

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/22/17540021/imbas-bertemu-prabowo-gibran-diingatkan-soal-dansa-politik-dan-manuver

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke