Salin Artikel

Jadi Saksi di Sidang, Lukas Enembe Kerap Jawab Tak Tahu Saat Dicecar Jaksa

Hal itu terjadi ketika Lukas Enembe dihadirkan Jaksa KPK menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Diketahui, Rijatono Lakka didakwa telah memberikan suap ke Lukas Enembe sebesar Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

"Pak kami langsung saja, ini di persidangan kemarin, (ada saksi) atas nama Fredrick Bane, saudara kenal dengan Fredrick Bane Pak?" tanya Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Fredrick Bane merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua yang menjadi perantara transaksi antara Lukas Enembe dengan Rijatono Laka.

"Saya tidak kenal," kata Lukas Enembe.

"Tidak kenal, baik. Apakah saudara mengetahui, Pak Tono melalui Fredrick pernah mentransfer ke rekening saudara?" tanya Jaksa kemudian.

"Saya tidak tahu juga," jawab Lukas Enembe.

"Saudara tidak tahu?" kata Jaksa menegaskan.

"Tidak tahu," ujar Gubernur nonaktif Papua itu.

Dari beberapa aset yang ditanyakan Jaksa, Lukas Enembe hanya mengakui kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Santarosa dan di daerah Koya.

Sementara itu, aset seperti Butik yang ditanyakan Jaksa KPK dibantah oleh Lukas Enembe.

"Apakah saudara juga punya butik di Jalan Santarosa?" tanya Jaksa.

"Tidak tahu," kata Lukas Enembe.

"Oh tidak tahu, baik. Apakah saudara memiliki aset juga di daerah Entrop?" cecar Jaksa lagi.

"Tidak," jawab Lukas Enembe singkat.

Lantaran jawab tidak tahu, Jaksa pun menghentikan pertanyaannya dan mengembalikan kepada majelis hakim.

"Tidak ada, baik, cukup yang mulia," ujar Jaksa KPK.

Persidangan pun dilanjutkan dengan pertanyaan dari tim penasihat hukum Rijatono Lakka. Tetapi, Lukas Enembe juga kerap menjawab tidak tahu.

Sebelum sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika pun sempat menyinggung kesaksian Lukas Enembe di persidangan.

"Baik, terima kasih saudara saksi, walaupun tidak banyak yang kami dapatkan, namun terima kasih atas keterangan yang saudara berikan ya, saudara bisa meninggalkan ruang pertemuan ini," kata Hakim Dennie.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK menduga suap kepada Lukas Enembe diberikan Rijatono Lakka bersama-sama dengan Frederik Banne selaku staf PT Tabi Bangun Papua pada tanggal 11 Mei 2020 dan di waktu-waktu lain antara 2018 hingga 2021 dalam bentuk uang dan pembangunan atau perbaikan aset.

“Keseluruhannya sebesar Rp 35.429.555.850 yang terdiri dari uang sebesar Rp 1.000.000.000 dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset sebesar Rp 34.429.555.850 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode tahun 2018-2023,” ujar Jaksa KPK Ariawan Agustiartono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/16/20163041/jadi-saksi-di-sidang-lukas-enembe-kerap-jawab-tak-tahu-saat-dicecar-jaksa

Terkini Lainnya

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke