Salin Artikel

Anies Tak Pusing Selalu Nomor 3 di Survei, "Flashback" Kemenangan di Pilkada DKI Jakarta

Hal tersebut selaras dengan hasil survei elektabilitas capres saat ini, di mana Anies selalu berada di nomor urut 3 atau di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Soal survei, saya sering mendapat pertanyaan survei itu. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya?" ujar Anies saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

Anies menegaskan, dirinya tidak pernah berada di urutan 1 dalam berbagai lembaga survei kala itu.

Maka dari itu, dia mengaku sudah terbiasa dengan nomor 3. Anies meyakini dirinya bisa tetap menang di Pilpres 2024 mendatang.

"Bahkan seminggu sebelum pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3. Dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan kompetisi pilpres ini, insyaallah," tuturnya.

Elektabilitas Anies selalu di nomor 3

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden (capres) berdasarkan pertanyaan terbuka atau top of mind.

Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat pertama, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pilihan top of mind yang paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto. Disusul oleh Ganjar Pranowo. Lalu Anies Baswedan," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/5/2023).

Sementara itu, lembaga survei lainnya seperti SMRC baru-baru ini juga merilis hasil survei elektabilitas capres.

SMRC menempatkan Anies di posisi 3 pula, di bawah Prabowo dan Ganjar.

"Dari pertanyaan ini kami memperoleh respons bahwa ada 34,5 persen yang memilih Prabowo Subianto kemudian 33,3 persen yang memilih (Gubernur Jawa Tengah) Ganjar Pranowo," kata Direktur Riset Deni Irvani dalam tayangan Youtube SMRC TV, Minggu (7/5/2023).

Sementara itu, bakal capres berikutnya yaitu eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi tiga dengan elektabilitas 21,7 persen.

Adapun SMRC menggunakan indikasi pemilih kritis sebagai mereka yang memiliki telepon atau telepon pintar (smartphone). Sebab, mereka dinilai menerima informasi lebih banyak dibandingkan yang tidak punya alat komunikasi tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/07/17302761/anies-tak-pusing-selalu-nomor-3-di-survei-flashback-kemenangan-di-pilkada

Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke