Dikalahkan Prima di Bawaslu dan PN Jakpus, KPU Dinilai Kurang Cermat dan Tak Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai kurang cermat dan tidak profesional dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024, salah satunya yang terkait dengan verifikasi administrasi terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Buktinya, KPU berkali-kali dikalahkan Prima dalam sengketa terkait ini, mulai dari perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), hingga yang terbaru sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang jelas KPU bekerja tidak cermat dan tidak profesional. Apakah ada motif lain, saya tidak paham, semoga tidak," kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay kepada Kompas.com, Selasa (21/3/2023).

Oleh Bawaslu, KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif terhadap pembenahan berkas verifikasi administasi Prima. Menurut Hadar, dalam tahapan ini KPU mestinya bisa lebih berhati-hati.

Sementara, saat menghadapi perkara di PN Jakpus yang diajukan Prima, terungkap bahwa KPU tak menghadirkan satu pun saksi hingga akhirnya lembaga penyelenggara pemilu itu dinilai bersalah karena melanggar asas kecermatan.

Padahal, menurut Hadar, KPU harusnya lebih profesional dengan tidak menyepelekan gugatan dari pihak mana pun terkait sengketa pemilu.

Hadar menyebut, kecerobohan dan sikap tidak profesional KPU ini bisa menjadi petaka untuk diri mereka sendiri, sekaligus merusak kepercayaan publik.

"Kesalahan dan ketidakprofesionalan KPU dalam tahapan-tahapan pemilu sebelumnya sangat mungkin akan digunakan sebagai peluru untuk menggugat sengketa hasil pemilu bagi pihak-pihak yang kalah pemilu nantinya," ujarnya.

Oleh karenanya, KPU diharapkan berbenah diri memperbaiki kinerja, termasuk dalam aspek transparansi dan akutabilitas.

Hadar mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 masih panjang. Jangan sampai jargon penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil hanya jadi slogan semata.

"Kepada lembaga penegak hukum pemilu, seperti Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), juga perlu ditingkatkan kerja-kerja pencegahannnya," tutur Komisioner KPU RI masa jabatan 2012-2017 itu.

Konsekuensinya, KPU diminta melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap Prima.

“Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (20/3/2023).

Terkait putusan ini, KPU menyatakan akan menjalankannya dengan melakukan verifikasi ulang terhadap Prima.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa KPU melanggar asas kecermatan dan profesionalisme saat menggelar tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Adapun gugatan terhadap KPU dilayangkan karena Prima sebelumnya merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, partai pendatang baru tersebut merasa telah memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Atas putusan PN Jakpus tersebut, KPU telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Bersamaan dengan itu, tahapan Pemilu 2024 tetap dilanjutkan.