Pakar: Parpol Semakin Banyak Makin Tak Jelas Ideologinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai perlu ada desakan yang kuat dari masyarakat jika memang menginginkan partai politik yang ideologis dalam prinsip dan gagasan serta menyederhanakan sistem kaderisasi dan pemilihan umum.

"Kalau dibuka terus seperti ini, partai semakin banyak semakin enggak jelas ideologinya. Kalau bisa dikerucutkan saja jadi 4 atau 5 partai. Caranya apa? Naikkan saja parliamentary threshold. Pasti nanti banyak yang akan menggabungkan diri. Partai-partai yang tidak lolos kan bisa bergabung, nanti lama-lama akan muncul ciri ideologi partainya," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Hamdi menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, saat ini hanya terdapat 2 partai politik di Indonesia yang berdasarkan ideologi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PBB.

Hamdi mengatakan, dari hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI terungkap hanya 4 ideologi itu yang hidup di masyarakat Indonesia.

Ideologi yang hidup di masyarakat menurut penelitian itu adalah nasionalisme-sosialisme, nasional demokrat, pro ekonomi atau pasar bebas, dan agamis atau kelompok Islam.

"Kalau penyederhanaan partai politik zaman Soeharto kan pakai tangan besi. Nah nanti ada enggak yang berani merumuskan penyederhanaan partai tanpa pemaksaan? Saya sih yakin pasti banyak yang menolak, dibilang tidak demokratis dan sebagainya, tapi itu sebenarnya perlu dilakukan," ujar Hamdi.

Hamdi mengatakan, ciri-ciri partai yang digerakkan oleh ideologi bisa terlihat prinsip-prinsip politiknya, tujuan politik dan gerakannya jelas berdasarkan ideologi, serta sistem kaderisasi yang kuat dan disiplin.

Menurut Hamdi, saat ini partai yang memperlihatkan ideologinya memang sedikit. Contohnya seperti PDI-P yang lekat dengan ideologi nasionalisme-sosialisme, Golkar dengan prinsip nasional-demokrat, dan serta kelompok yang berdasarkan agama atau Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, PBB, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Terakhir ada kelompok Islam nasionalis seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Maka dari itu menurut Hamdi, sebaiknya masyarakat memikirkan ulang menyederhanakan sistem kepartaian supaya tetap bisa mengakomodasi aspirasi dan menekan biaya politik.

Hamdi menilai, sistem multipartai yang ada saat ini membuat masyarakat semakin bingung menentukan pilihan.

Penyebabnya, kata Hamdi, tidak ada partai yang benar-benar teguh menampilkan ciri ideologinya.

Alhasil masyarakat hanya memilih sosok politikus yang populer dan dekat dengan mereka, bukan kader yang dibina dengan pemahaman ideologi partai.

Hamdi juga menilai dengan sistem multipartai ekstrem seperti saat ini hanya membuat pemilihan umum sekadar pesta demokrasi tanpa nilai ideologi yang diperjuangkan.

"Kampanye dalam sebuah demokrasi itu kan pertarungan untuk memenangkan gagasan atau ide terhadap calon pemilih. Kalau ideologi saja enggak punya, apa yang mau dimenangkan? Jadinya pemilu ya cuma pesta-pesta saja. Ramai iya, tapi enggak enggak ada yang diperjuangkan," papar Hamdi.

"Sekarang kalau di satu daerah pemilihan ada lebih dari 10 calon legislatif, semuanya kampanye, janjinya mirip-mirip. Rakyat mesti pilih siapa? Pasti yang populer kan. Yang suka ngasih sembako misalnya. Biar ada kader yang bagus, pemahaman ideologi baik, tetap kalah sama yang populer," ucap Hamdi.

Menurut Hamdi, dengan kondisi seperti saat ini juga membuat sistem pemilu proporsional terbuka semakin rumit.

"Banyak yang ngeluh kelelahan sampai meninggal pas menghitung suara. Ya mau gimana, ini konsekuensi multipartai yang ekstrem," lanjut Hamdi.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Yusril menuturkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk.

Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

Sejauh ini, 8 dari 9 partai politik parlemen menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap sistem pileg proporsional tertutup. Hanya PDI-P yang secara terbuka menyatakan dukungannya untuk kembali ke sistem tersebut.

"PDI-P sudah mendidik kader-kader, tapi kader-kader ini dikalahkan oleh orang-orang yang kemudian populer, orang yang punya duit," ujar Yusril.

"Sekarang orang tidak tahu ideologi PDI-P seperti apa, tidak tahu ideologi PBB seperti apa, karena dia terkenal lalu terpilih menjadi anggota DPR dan di DPR dia berpikir semau-maunya sendiri. Ini yang repot," kata Yusril.

Dalam keterangannya di MK, ia menganggap bahwa sistem proporsional terbuka yang tidak pro terhadap ideologi partai politik membuat partai politik mengalami kemunduran struktural.

Hal itu terlihat dari fenomena partai politik yang tidak fokus untuk mencalonkan kadernya, tetapi lebih tertarik merekrut orang populer dan berdaya finansial moncer sebagai caleg.

"Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa parpol kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya," ujar Yusril.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Icha Rastika)