Golkar Dinilai Harus Mengalah Tak Ajukan Airlangga Jadi Capres jika Ingin KIB Tetap Solid

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, sinyal terancamnya koalisi tersebut diakibatkan karena Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikap lebih realistis soal pengusungan capres, dan calon wakil presiden (cawapres).

“Golkar harus sadar diri dengan realitas politik teraktual, yakni dengan tidak memaksakan diri mengajukan capres,” ujar Ari pada Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Ia menyatakan, Golkar harus melihat realita bahwa saat ini Airlangga tidak diminati oleh konstituen.

Pemilih milenial misalnya, lanjut Ari, lebih menyukai figur seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Harus diakui ketokohan Airlangga belum menarik minat pasar politik yang lebih dominan diisi pemilih milenial,” ucap dia.

Menurut Ari, KIB harus segera melakukan manuver dengan mendekati koalisi atau partai politik (parpol) yang mendukung tiga kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi di berbagai lembaga survei. Adapun ketiganya adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan.

Akan tetapi, Ari memperkirakan, KIB lebih berpotensi merapat ke PDI-P. Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan capres yang akan diusung.

“(Sebab) relasi Golkar atau PPP dengan PDI-P selama ini sudah terjalin dengan baik. Demikian juga dengan PAN di bawah era baru Zulkifli Hasan juga sangat welcome dengan PDI-P," imbuh dia.

Diketahui saat ini KIB belum satu suara soal pengusungan capres-cawapres.

Beberapa waktu lalu, PAN mendeklarasikan bakal mendukung Ganjar dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai capres-cawapres.

Sedangkan PPP ingin mendorong Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai capres.

Di sisi lain, Golkar tetap ngotot mengusung Airlangga sebagai capres dengan alasan merupakan mandat dari Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019.