Nominee Rafael Alun Diduga Eks Pegawai Pajak dan Sudah Kabur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok yang menjadi nominee atau kuasa dari mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, diduga adalah mantan pegawai Dirjen Pajak dan sudah kabur.

Sosok nominee dari Rafael itu disebut-sebut bekerja sebagai seorang konsultan pajak.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui mendengar kabar sang nominee diduga melarikan diri.

“Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut,” kata Ivan saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Nominee merupakan modus yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nominee bekerja untuk menyamarkan uang yang diduga hasil tindak pidana.

PPATK juga menduga konsultan pajak yang menjadi nominee Rafael merupakan mantan pegawai pajak.

Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi nominee itu saat masih berdinas di Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut,” ujar Ivan.

Sebelumnya diberitakan, PPATK memblokir sejumlah rekening nasabah perbankan yang diduga menjadi nominee Rafael.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat (3/3/2023).

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.

Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael.

Masyarakat menyoroti harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp 56,1 miliar setelah anaknya, Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor.

Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

Perhatian publik kemudian merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerek lainnya pun ikut disorot.

KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan pejabat sepanjang asal usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Diamanty Meiliana)