Salin Artikel

Elektabilitas Ganjar Teratas di Litbang "Kompas", PDI-P: Urusan Capres Sepenuhnya Kewenangan Megawati

Diketahui, Ganjar memperoleh elektabilitas teratas sebagai bakal calon presiden (capres) dibandingkan tokoh lainnya.

Menurut Said, PDI-P memandang hasil survei sebagai kepercayaan dari masyarakat yang perlu dijaga.

"PDI Perjuangan akan terus bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, DPP PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi kepartaian ke bawah, memastikan struktural partai di semua tingkatan terus mengobarkan kerja kerja kerakyatan," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Kendati demikian, Said tak bisa memastikan PDI-P menjadikan hasil survei itu sebagai pertimbangan untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

Ia kembali menegaskan bahwa pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Untuk urusan bakal calon presiden, hal itu sepenuhnya kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang diberikan oleh kongres partai menentukan calon presiden," ujar Said.

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini meminta semua pihak menunggu keputusan Megawati terkait pencapresan PDI-P.

Said kemudian lebih banyak menjelaskan soal langkah-langkah yang sudah dilakukan PDI-P.

Menurutnya, langkah-langkah inilah yang membuat elektabilitas PDI-P berada di atas partai politik (parpol) lainnya.

Langkah-langkah itu di antaranya, PDI-P terus mengobarkan kerja-kerja kerakyatan.

"Kami juga merapatkan barisan para petugas partai yang menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan DPR semuanya bekerja mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk rakyat," kata Said.

Selain itu, DPP PDI-P terus memantau kerja kerakyatan yang dikerjakan oleh para petugas partai.

Hasil pemantauan ini menjadi dasar penyaringan bagi bakal/calon anggota DPRD dan DPR, termasuk pertimbangan mengusung dan mendukung bagi pencalonan kepala daerah pada November 2024.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan mencoret kader-kader yang tidak turun ke tengah-tengah rakyat sebagaimana perintah Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Umum," ujarnya.

Menurut Said, DPP PDI-P sudah menggariskan bahwa program-program partai harus dijalankan sehebat-hebatnya demi nilai manfaat terhadap rakyat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

"Program-program kerakyatan juga harus tercermin ke program program pemerintah daerah, terutama terhadap kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan," kata Said.

Di sisi lain, DPP PDI-P juga meminta kepala daerah memastikan angka stunting turun, kemiskinan ekstrem turun, berkurangnya dampak bencana alam, partisipasi sekolah naik, layanan BPJS Kesehatan dijalankan dengan baik, program PKH berjalan baik, dan berbagai program kerakyatan lainnya.

"Itu cara kami secara kerpartaian merawat kepercayaan rakyat yang diberikan kepada PDI Perjuangan," ujar Said.

Diberitakan sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas capres tertinggi masih diduduki oleh Ganjar Pranowo, disusul Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu, Ganjar berada di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 25,3 persen.

Angka itu meningkat 2,1 persen ketimbang survei Oktober 2022, di mana Gubernur Jawa Tengah itu memiliki tingkat elektoral 23,2 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/15232581/elektabilitas-ganjar-teratas-di-litbang-kompas-pdi-p-urusan-capres

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke