Jokowi: Kita Tak Mau Lagi Masuk Jadi "Pasien" IMF

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi 'pasien' dari Dana Moneter Internasional (IMF). Presiden pun menyebutkan, saat ini sudah ada 47 negara yang menjadi 'pasien' IMF.

Presiden mengatakan, jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2022, yang mana baru ada 16 negara.

"Tadi Bapak Ketua Umum (PPP) sudah menyampaikan bahwa yang masuk pasien IMF itu 16 negara. Itu tahun kemarin, Bapak Ketua. Saya baru saja mendapatkan informasi, yang terakhir yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (17/2/2023) sebagaimana dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Jokowi melanjutkan, Indonesia pun pernah menjadi 'pasien' IMF saat mengalami krisis ekonomi pada 1997-1998. Sehingga, dia berpesan agar situasi ekonomi saat ini benar-benar dijaga agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF," tegasnya.

Presiden lantas menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022.

Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.

"Yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri," ungkap Jokowi.

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar semua pihak menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat juga tidak terganggu oleh dampak perhelatan Pemilu 2024.

"Jadi saya wanti-wanti kepada kita semua, agar kita terus menjaga kondusifitas, keamanan dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu," tutur Jokowi.

"Sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di 2024," tambahnya.