Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) soal ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).

Rapat tersebut diikuti tiga pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo. Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir di istana.

Hal itu sebagaimana pantauan wartawan yang menunggu kehadiran para menteri di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir, tidak tampak kehadiran Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Akan tetapi, Zulkifli Hasan, Budi Waseso dan Arief Prasetyo tampak bersama-sama usai ratas selesai.

Menurut Budi Waseso, yang diundang dalam rapat kali ini hanya mereka bertiga.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.

Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Diketahui, isu reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin semakin menguat jelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau esok hari.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Presiden Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P selaku partai yang menaungi Jokowi sekaligus partai pengusungnya terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Menteri-menteri yang dimaksud yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Partai Nasdem pun menyatakan, jika ada kebijakan dari menteri kader partainya yang tak sesuai dengan keinginan PDI-P, lebih baik disampaikan langsung secara tertutup pada Presiden Joko Widodo.