Perppu Cipta Kerja Belum Akomodasi Istirahat Panjang Pekerja, Akan Diatur lewat PP

Dari penelusuran Kompas.com, aturan itu tercantum dalam Pasal 79 yang berkaitan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada yang berbeda antara Perppu Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, yaitu tidak diaturnya penjelasan istirahat panjang bagi pekerja/buruh.

Dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, hal mengenai istirahat panjang diatur sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing satu bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama.

Namun, pada Pasal 79 Perppu Cipta Kerja, tidak terlihat adanya aturan mengenai istirahat atau cuti panjang.

Dalam Pasal 79 Perppu Cipta Kerja, ketentuan istirahat panjang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Istirahat panjang juga diperuntukan hanya bagi pekerja/buruh di perusahaan tertentu. Hal itu sebagaimana bunyi Perppu Ciptaker Pasal 79 ayat (5) dan (6).

Berikut bunyi Pasal 79 ayat (2): "mengatur waktu istirahat wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi ; (a) istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan (b) istirahat mingguan satu hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu".

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (jokowi) menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Perppu ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

"Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Airlangga menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi," kata Airlangga.