Salin Artikel

KPK Ungkap Kendala Penyelidikan Kasus Formula E: Belum Dapat Klarifikasi dari FEO

Alex, demikian dia disapa, mengaku belum bisa mendapatkan dokumen dan klarifikasi dari Formula E Operation (FEO) selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik tersebut.

Menurutnya, KPK dalam tahap penyelidikan belum dapat meminta bantuan SFO (Serious Fraud Office) atau KPK-nya Inggris untuk melakukan klarifikasi tersebut.

"Pada tahap penyelidikan, kita belum bisa minta bantuan ke SFO misalnya, itu KPK Inggris," ungkap Alex saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (11/12/2022).

"Karena kedudukan FEO-nya itu di sana kalau enggak salah, untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi, kita enggak bisa," ucapnya.

Alex menjelaskan, dalam proses penyelidikan ini KPK melakukan serangkaian klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui penyelenggaran Formula E tersebut.

Klarifikasi dilakukan guna menemukan kecukupan bukti terkait adanya dugaan tindak pidana pada penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu.

Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu menjelaskan bahwa pihak yang dimintai klarifikasi bersifat sukarela untuk datang ke KPK.

"Jadi, dalam tahap penyelidikan kita memanggil calon saksi itu sifatnya masih volunteer sebetulnya. Apalagi kalo pihak swasta, dia enggak datang, kita juga enggak bisa apa-apa," papar Alex.

"Makanya itu lah kesulitan-kesulitan kita di tingkat penyelidikan. Jangankan begitu, kita melakukan penggeledahan di JakPro saja enggak bisa kan begitu, di penyelidikan lho ya, enggak bisa," tuturnya.

Sebelumnya, pernyataan serupa juga disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (8/12/2022).

Firli menyatakan, pihaknya hingga kini masih terus melakukan penyelidikan penyelengaraan Formula E yang telah digelar di Jakarta itu.

Terkait hal ini, KPK juga telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu, pada 7 September lalu.

Adapun saat ini masa jabatan Anies telah habis. Posisinya digantikan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Setelah diperiksa selama sekitar 11 jam, Anies mengaku senang dan bersyukur. Ia mengaku selalu berusaha membantu KPK menjalankan tugas memberantas korupsi.

“Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya” kata Anies saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/9/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/11/20164551/kpk-ungkap-kendala-penyelidikan-kasus-formula-e-belum-dapat-klarifikasi-dari

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke