Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Tito juga meminta agar Musa'ad segera menentukan jajaran pemerintahan di provinsi terbaru itu.

"Kami minta amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta kepercayaan pimpinan negara Bapak Presiden kepada Bapak agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluruhnya serta setulus-tulusnya untuk dapat mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya," ujar Tito usai pelantikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, sebagaimana disiarkan YouTube Kemendagri, Jumat (9/12/2022).

"Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan di sana, semua pihak terutama forkopimda, semua tokoh-tokoh, baik tokoh formal maupun informal, rekan-rekan bupati, wali kota, DPRD termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan," tegasnya.

Tito mengatakan, setelah ini jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya harus segera diisi. Dia pun berpesan agar pembentukan jajaran pemerintahan dilakukan secara musyawarah yang baik.

"Saya minta tolong kepada rekan-rekan bupati, wali kota untuk komitmen pada komitmen awal pada saat persiapan untuk mempermudah pekerjaan dari pj gubernur untuk mengoperasionalkan segera provinsi ini," ungkap Tito.

"Dan kemudian kami mohon dukungan Bapak Menpan RB (Abdullah Azwar Anas), karena dia akan banyak berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang tentunya harus diisi farmasi-formasi di sana banyak sekali," tambah mantan Kapolri itu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Muhammad Musa’ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat pada Jumat.

Pelantikan tersebut digelar di Sasana Bakti Praja Kantor Kemendagri Jakarta.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam Keppres tersebut, Presiden Jokowi telah menunjuk Muhammad Masa'ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Adapun sebelum melantik Muhammad Masa'ad, Mendagri Tito terlebih dulu meresmikan Provinsi Papua Barat Daya. Peresmian itu berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022.