Salin Artikel

Soal Hubungannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Jangan karena Capreskan Anies, Kita Jadi Retak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap deklarasi pencalonan presiden untuk Anies Baswedan oleh partainya tak memengaruhi hubungan Nasdem dengan Presiden Joko Widodo.

Paloh mengatakan, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Paloh mengatakan, hingga hari ini partainya masih menganggap Jokowi sebagai presiden Partai Nasdem. Dukungan terhadap pemerintah terus ditunjukkan Nasdem lewat berbagai upaya yang sejalan dengan roda administrasi pemerintahan pimpinan Jokowi.

Bagi Paloh, Jokowi merupakan seorang sahabat. Dia ingin Nasdem menjadi sahabat sejati Jokowi yang setia dalam suka dan duka sampai akhir.

Paloh pun berharap Jokowi punya sikap yang sama. Pimpinan Partai Nasdem itu tak ingin presiden mendepak partainya dari barisan koalisi pendukung pemerintahan.

"Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo ini menyatakan 'selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda', itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, aaaahh. Itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita," kata Paloh.

"Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," lanjutnya.

Paloh mengaku, hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Meski demikian, dia mengatakan, ada pihak yang sengaja ingin merusak persahabatannya dan Jokowi dengan menggulirkan isu seolah presiden tak mau lagi Nasdem berada di koalisi pemerintahan kini.

"Kalau ada yang mencoba mengusik mem-frame kita Jokowi itu emoh (tidak mau) pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan, Jokowi tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa," kata Paloh.

Namun begitu, Paloh sadar bahwa perihal ini merupakan kewenangan presiden. Dia menyerahkan sepenuhnya nasib Nasdem di Koalisi Indonesia Maju ke tangan Jokowi.

"Tapi sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi," katanya.

Setelahnya, hubungan Surya Paloh dengan Nasdem disinyalir renggang. Sebab, Anies notabene merupakan oposisi pemerintahan kini.

Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet pascadeklarasi Nasdem, Jokowi menyebut, hal itu mungkin terjadi.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Jokowi sedianya tak pernah bicara langsung soal deklarasi Nasdem. Namun demikian, PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi, berulang kali menyentil partai yang dimotori Surya Paloh itu.

Dia sempat menyinggung bahwa ada "biru" yang terlepas dari pemerintahan. Adapun biru identik dengan warna Partai Nasdem.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/12/12300051/soal-hubungannya-dengan-jokowi-surya-paloh-jangan-karena-capreskan-anies

Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke