Sinyal "Reshuffle" Kabinet yang Muncul Setelah Nasdem Capreskan Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal perombakan kabinet atau reshuffle kembali disampaikan Presiden Joko Widodo, setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sinyal ini pun mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai Jokowi bernaung yang juga menjadi kendaraan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu.

Meski telah melontarkan sinyal tersebut, Presiden belum secara tegas menyampaikan kapan dan siapa saja nantinya menteri yang akan dicopot dari kursi jabatannya. Termasuk, siapa nantinya yang akan menggantikan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," singkat Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Diketahui, ada tiga kader Nasdem yang saat ini duduk di kursi menteri, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Lalu, ada Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung rencana Jokowi yang ingin merombak kabinetnya. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan yang solid dan loyal dari para menterinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu hak prerogatif dari Presiden," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

Ia pun berharap perombakan kabinet ini akan membuat kinerja struktur pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan semakin positif. Terutama, dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," kata Hasto.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tidak semestinya Presiden menuruti keinginan elite politik dalam melakukan perombakan kabinet. 

Pasalnya, perombakan kabinet merupakan domain Presiden. Berkaca dari pernyataan Hasto, menurut Dedi, hal itu justru hanya memperkeruh situasi, tidak produktif, serta kental atas nuansa pembelaan.

"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com.

Terlepas adanya pertimbangan politik yang dilakukan Jokowi, ia menilai, saat ini ada ketegangan di internal koalisi terutama kekhawatiran bila Anies ikut pada kontestasi nasional mendatang.

Terlebih, bila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi lima tahun sekali itu.

"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.

Di sisi lain, Johnny memastikan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada Kompas.com.

Johnny mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak preorgatif presiden. Kewenangan itu dijamin oleh konstitusi dan harus selalu dihormati.

Namun, dia yakin bahwa Jokowi akan tetap independen dalam mengambil keputusan, tak terkecuali soal reshuffle.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," ujar Menkominfo itu.