Salin Artikel

Tepis Isu Pergantian Ketua Bagian "Grand Design" untuk Berkoalisi dengan PDI-P, Waketum PPP: Itu Terlalu Prematur

Ia hanya menegaskan bahwa sejauh ini PPP berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Apakah kami akan berkoalisi dengan PDI-P itu tidak bisa bisa kami jawab saat ini,” kata Arsul dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

“Yang jelas kami sudah berkoalisi dengan KIB, dengan PAN dan Partai Golkar,” ujar dia.

Ia menegaskan, PPP tak berniat meninggalkan dua partai politik (parpol) dalam KIB di tengah jalan.

Namun, kerja sama politik antar-parpol jelang Pemilu 2024 masih cair.

Di sisi lain, ketiga parpol KIB masih memiliki keinginan untuk terus mempertahankan keutuhan koalisi.

Namun kebersamaan itu, menurut dia, juga ditentukan kesamaan pandang soal pengusungan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Yang jelas tekad kami untuk utuh itu ada, tapi realitas politik nanti akan mengatakan misalnya kami bertiga bisa menyepakati siapa capres dan cawapres. Saya tidak bisa menafikan itu,” ujar dia.

Arsul tak ingin pergantian ketua umum PPP dikaitkan dengan upaya untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

“Jangan kemudian seolah-olah ini karena ada grand design, rencana besar PPP untuk berkoalisi dengan (PDI-P) itu terlalu prematurlah,” ujar dia.

Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP diganti dengan Muhammad Mardiono.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan baru tersebut pada Jumat (9/9/2022).

Di sisi lain, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pergantian kepemimpinan itu bakal berdampak pada soliditas KIB.

Ia memprediksi bahwa keputusan politik Suharso sangat mungkin dikoreksi oleh Mardiono.

Sebab, PPP bakal mencari parpol lain yang lebih menguntungkan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dengan turbulensi di internal PPP, bisa jadi arah kemudi partai di bawah nakhoda yang baru bisa tetap istikamah dengan kebijakan ketua umum yang lama atau justru mengalihkan arah perahu ke dermaga koalisi yang lain," kata Ari pada Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/19535911/tepis-isu-pergantian-ketua-bagian-grand-design-untuk-berkoalisi-dengan-pdi-p

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke