LPSK Minta Dukungan Komisi III untuk Bangun Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebutkan, rencana pembangunan rutan khusus JC itu sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

"Sebenarnya kami minta dukungan dari Bapak dan Ibu di Komisi III. Kami ini sebenarnya sudah mempunyai rencana untuk bisa diizinkan membangun rumah tahanan bagi justice collaborator," ujar Hasto di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Hasto mengeklaim rencana pembangunan rutan khusus JC sudah disetujui Yasonna. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari Menkumham

"Mudah-mudahan nanti rekan-rekan dari Komisi III bisa mendukung agar kami bisa mempunyai rumah tahanan. Sebagaimana KPK mempunyai, BNPT juga mempunyai, sehingga justice collaborator bisa ditempatkan di rumah tahanan LPSK ini," tuturnya.

Selanjutnya, Hasto membeberkan layanan perlindungan yang diberikan kepada Bharada Richard Eliezer atau Bharada E selaku justice collaborator.

Bharada E adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. 

Bharada E, kata Hasto, diberikan pengawalan secara intens, penyediaan kebutuhan makanan, dan pemulihan spiritual.

"LPSK berkoordinasi dengan Bareskrim untuk memberikan layanan perlindungan ini dalam bentuk menempatkan tenaga pengawalan selama 24 jam kepada yang bersangkutan. Ada 3 orang yang kami tempatkan di sana dan bergantian setiap 6 jam," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, menurut keterangan polisi, Bharada E diperintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. 

Dalam kasus ini, polisi menetapkan lima tersangka. Selain Bharada E dan Irjen Ferdy Sambo, ada Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Sambo. Tersangka terakhir adalah istri Sambo, Putri Candrawathi. 

Setelah ditetapkan tersangka, Bharada E meminta perlindung LPSK sebagai Justice Collabolator. Permohonannya dikabulkan LPSK.