Menulis Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis

Laos, Pakistan, Maladewa, Bangladesh berada dalam daftar negara yang berada diambang krisis menurut Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva.

Tentu ada banyak kajian ekonomi di tengah ancaman ini yang merupakan arena para pakar ekonomi dan keuangan.

Sorotan ini melihat krisis ekonomi sebagai babak-babak yang terus menerus akan dialami manusia secara lebih cepat dari waktu ke waktu.

Kecepatan ini tidak lain juga karena dunia yang kian datar, the world is Flat, sebagaimana pernyataan Thomas L. Friedman.

Memeriksa Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, boleh jadi ada dua krisis (ekonomi) besar yang melanda negeri ini, yaitu krisis (ekonomi) tahun 1960-an yang berujung tumbangnya Presiden Sukarno. Dan Krisis moneter juga mengakhiri kekuasaan Presiden Suharto tahun 1998.

Pada dua krisis itu persoalan internal dan eksternal memicu tumbangnya kekuasaan. Kemelut politik tahun 1960-an antara berbagai faksi dalam tubuh politik Indonesia berpuncak pada tragedi nasional 30 September atau 1 Oktober 1965.

Sekurang-kurangnya ada lima versi pelaku di balik perisitiwa ini sebagaimana dikatakan Salim Said dalam Buku Dari Gestapu ke Reformasi (2013).

Berikut kelima pelaku menurut Pengamat Militer ini: Orde Baru mengatakan PKI; PKI dan para para ahli Indonesia di Cornell University mengatakan akibat pertentangan internal Angkatan Darat; Peter Dale Scott mengatakan CIA; Wertheim menyebut Suharto; dan Presiden Sukarno mengatakan PKI, Tentara, dan Nekolim.

Peristiwa ini menimbulkan gelombang protes besar terhadap pemerintahan Sukarno yang oleh Salim Said disebut tiga hijau.

Hijau pertama adalah para mahasiswa yang masih hijau; hijau kedua adalah Islam yang berbendera hijau; dan hijau ketiga adalah tentara yang berseragam hijau (Salim Said, Soeharto dan Militer, dalam buku, Muhamad Hisyam (peny.), Krisis Masa Kini dan Orde Baru, 2003)

Protes ini tak lepas dari kemerosotan ekonomi yang parah, inflasi melambung pada era akhir era Sukarno dan berulang kembali saat akhir era Suharto dengan krisis moneter yang parah.

Sukarno tampaknya dibiarkan terhuyung, terkapar dan akhirnya jatuh tanpa sedikitpun bantuan dari dunia Barat.

Namun, bukan berarti Barat tak peduli dengan Indonesia. Bantuan itu secara diam-diam dipercayakan kepada Suharto yang lebih mendapat tempat di dunia Barat.

Hal ini bisa dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan Suharto di mana pada Juli 1966 mengundang IMF untuk membantu perekonomian Indonesia.

Selain itu Suharto memastikan mengikuti anjuran Barat dengan tidak menasionalisasikan aset-aset perusahaan asing di Indonesia (Lih. Florence Lamoureux, Indonesia-A Global Studies Handbook, hlm. 65-67).

Namun, lebih kurang 32 tahun kemudian, Presiden Suharto pada tanggal 15 Januari 1998, di Jalan Cendana menjadi pesakitan IMF.

Namun, sang dokter kali ini tak membawa “kesembuhan” sebagaimana tahun 1966/1967, tetapi membawa Indonesia atau lebih tepat rezim Suharto pada ambang kehancuran.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 21 Mei 1998, Presiden Suharto mundur di tengah krisis ekonomi dan kerusuhan yang melanda beberapa kota di Indonesia.

Berguru pada Bung Hatta

Ekonomi menjadi satu basis penting bangunan sebuah bangsa dan negara. Dan basis ekonomi seperti apakah yang perlu terus diperkuat?

Barangkali di tengah kemajuan ilmu ekonomi yang semakin canggih di abad ini dengan tantangan yang lebih kompleks membuat para ilmuwan termasuk ilmuwan ekonomi terus mengkaji berbagai kemungkinan.

Namun adalah baik juga melihat kembali gagasan Hatta, tokoh bangsa ini. Dalam berbagai tulisan Hatta tetap pada prinsip dasar yang tertuang pada Pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945.

Prinsip itu oleh Hatta diuraikan dalam tiga aspek (Tiga Aspek ini Lih. Moh. Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, hlm. 265-283), yaitu pertama terkait ideologi; kedua soal praktik; dan ketiga soal koordinasi.

Soal ideologi, Hatta menandaskan bahwa bangunan ekonomi Indonesia berdiri di atas dasar cita-cita tolong-menolong, cita-cita kekeluargaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33, yaitu dasar koperasi.

Prinsip tolong-menolong, solidaritas ini berhadapan langsung dengan individualisme yang menjadi basis ekonomi kapitalisme.

Hatta melukiskan sikap individualisme sebagai sikap perorangan yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain.

Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Berlainan dengan sikap tersebut, Bung Hatta mengedepankan sikap individualita, yaitu menjadikan manusia insaf akan harga dirinya, dan bertekad kuat membela kepentingan koperasi (Lihat Karya Lengkap Bung Hatta-Buku 4, hlm. 237-238).

Kedua, soal Praktik, Hatta menandaskan tentang membarui tenaga produktif. Bagi Hatta pekerjaan ini berat dan sukar, tetapi wajib didahulukan dari segala-galanya.

Karena pembaruan tenaga produktif itulah dasar pembangungan ekonomi Indonesia (Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, hlm. 273).

Pendidikan merupakan politik perekonomiaan yang perlu dibangun. Bukan hanya dengan menambah sekolah-sekolah untuk kecerdasan, tetapi juga mementingkan didikan koperasi.

Dan ketiga soal koordinasi, bahwa cita-cita kemakmuran bersama itu juga menjadi dasar dalam menata seluruh dunia.

Sehingga bagi Hatta, pembangunan ekonomi secara kedalam berarti kemakmuran rakyat Indonesia; dan pembangunan keluar berarti mengadakan koordinasi dalam pembangunan seluruh dunia.

Ketiga poin ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia yang perlu terus dikerjakan seturut perkembangan dunia yang kian cepat.

Dengan basis moral ekonomi yang kokoh seperti ini, tantangan krisis ke depan bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia secara lebih bermartabat.