Salin Artikel

Rakorda PDI-P, Hasto: Skala Prioritas Saat Ini Konsolidasi Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP PDI-P menggelar Rapat Koordinasi Kepala/Wakil Kepala Daerah (Rakorda) PDI-P Seluruh Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Sejumlah kepala daerah hadir dalam acara ini, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Kompas.com, ruangan tempat digelarnya acara dipenuhi kepala daerah dari PDI-P.

"Ini membuktikan banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sampai-sampai aula ini tidak muat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di lokasi, Kamis.

Rakorda ini dilakukan untuk konsolidasi partai dari kalangan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia.

Sebanyak 192 kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten diundang dalam acara.

Hasto menekankan, inti konsolidasi PDI-P yang harus diingat kader dan Tiga Pilar lainnya adalah konsolidasi untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Skala prioritas saat ini adalah konsolidasi menyeluruh. Mengejar prestasi Tiga Pilar seluruh lini dan mendukung pemerintahan Jokowi,"  ucap dia.

Pantauan Kompas.com, anggota PDI-P sekaligus Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, yang baru dilantik, juga mengikuti acara ini.

Tak hanya itu, pengurus DPP PDI-P di antaranya Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, Nusyirwan Soedjono, Sri Rahayu, dan Rokhmin Dahuri juga terlihat hadir dalam acara tersebut.

Kemudian, hadir juga Bambang Wuryanto, Wuryanti Sukamdani, Olly Dondokambey, Hamka Haq, dan Djarot Saiful Hidayat.

Sebelumnya, pada Selasa (14/6/2022) DPP PDI-P juga sudah menggelar Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PDI se-Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/15434651/rakorda-pdi-p-hasto-skala-prioritas-saat-ini-konsolidasi-menyeluruh

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke